Di Majalengka, Prabowo Jajal Mesin Combine Harvester
- VIVA.co.id/Rahmat Fatahillah Ilham
Majalengka, VIVA - Presiden RI, Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat pada Senin, 7 April 2025. Kunjungan itu sekaligus sebagai panen raya secara serentak di 14 provinsi Indonesia.
Dilansir dari Youtube Sekretariat Presiden, Prabowo tampak tiba di lokasi dengan menggunakan kendaraan kepresidenan Maung Garuda.
Setibanya di lokasi, Presiden Prabowo terlihat menjajal langsung mesin Combine Harvester, alat pemanen modern untuk memanen padi. Tampak, Prabowo mengendarai langsung mesin tersebut.
Prabowo terlihat didampingi oleh Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan.
Sebagai informasi, Presiden Prabowo akan melakukan panen raya padi bersama di Desa Randegan Wetan, Kecamatan Jati 7. Kegiatan ini merupakan bagian dari panen serentak yang diadakan di 14 provinsi dan 157 kabupaten/kota di seluruh Indonesia, sebagai upaya memperkuat ketahanan pangan nasional.
"Panen raya ini tidak hanya menjadi simbol keberhasilan musim tanam, tetapi juga bukti nyata dari peningkatan produktivitas pertanian nasional,” ujar Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana dalam keterangan tertulisnya Senin, 7 April 2025.
Menurut dia, tentunya harapan dari panen raya ini jadi momentum penting untuk mewujudkan kedaulatan pangan nasional.
“Kegiatan panen raya ini pun diharapkan dapat menjadi momentum penting dalam memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta para petani dan pelaku sektor pertanian lainnya dalam mewujudkan kedaulatan pangan nasional," ujarnya.
Usai panen raya, Presiden Prabowo dijadwalkan akan langsung kembali ke Jakarta. Turut mendampingi Presiden Prabowo dalam kunjungan kali ini adalah Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
Presiden Prabowo Terapkan Ekspor Satu Pintu Lewat DSI, Bidik Kebocoran Negara akibat Penyelundupan
Prabowo menerapkan ekspor satu pintu melalui DSI untuk mengawasi perdagangan luar negeri dan menekan kebocoran penerimaan negara akibat penyelundupan.
