TNI AL Minta Utang BBM Rp 3,2 Triliun Diputihkan, Begini Respons Pertamina
- Dispenal
Jakarta, VIVA – TNI Angkatan Laut (AL) berharap utang bahan bakar minyak (BBM) kepada PT Pertamina (Persero) yang mencapai Rp 3,2 triliun bisa diputihkan. Hal itu sebagaimana terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi I DPR bersama TNI AL, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 28 April 2025.
Saat dikonfirmasi, Vice President (VP) Corporate Communication Pertamina, Fadjar Djoko Santoso, memberikan jawaban perihal apakah mungkin utang instansi atau lembaga negara kepada Pertamina seperti itu bisa diputihkan.
"Terkait usulan pemutihan piutang, tentu kami akan berkoordinasi dengan pemerintah selaku pemegang saham untuk melihat bagaimana regulasinya," kata Fadjar saat dihubungi Viva Bisnis, Selasa, 29 April 2025.
Dia menegaskan, peran Pertamina sebagai BUMN energi adalah untuk memastikan penyaluran energi ke seluruh masyarakat, serta untuk menjaga ketahanan energi nasional. "Untuk menjalankan mandat tersebut, Pertamina tentunya harus memiliki kemampuan untuk menjaga operasional perusahaan," ujar Fadjar.
Mengenai apakah Pertamina berkemungkinan menyediakan subsidi BBM khusus bagi instansi/lembaga negara, Fadjar menyatakan bahwa hal itu adalah kewenangan pemerintah mengingat bahwa pemberian subsidi tentunya akan berpengaruh ke APBN.
"Pemberian Subsidi BBM pun sepenuhnya merupakan kewenangan pemerintah dan diatur dalam regulasi, termasuk siapa saja yang berhak menerima. Karena berpengaruh kepada APBN," ujarnya.
Sebelumnya, Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL), Laksamana TNI Muhammad Ali mengaku, pihaknya menunggak pembayaran BBM ke Pertamina yang digunakan untuk operasional kapal-kapal TNI AL. Bahkan, total nilai tunggakan BBM kepada Pertamina itu mencapai angka triliunan rupiah.
"Untuk bahan bakar memang ini masih kalau kita berpikir masih sangat terbatas. Kemarin ada tunggakan itu bahan bakar Rp 2,25 triliun, dan saat ini kita sudah dikenakan harus membayar utang lagi Rp 3,2 triliun. Itu sebenarnya tunggakan," kata Ali.
Tunggakan itu diakuinya telah mengganggu kegiatan operasional TNI AL, sehingga pihaknya meminta agar tunggakan itu diputihkan.
"Jadi ini mengganggu sekali. Mengganggu kegiatan operasional dan harapannya sebenarnya ini bisa ditiadakan untuk masalah bahan bakar, diputihkan," ujarnya.
