Tolak Hapus Outsourcing, Apindo: Jangan Lumbungnya Dibakar
![[Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Bob Azam, saat ditemui di kawasan SCBD, Jakarta Selatan, Selasa, 6 Mei 2025]](https://thumb.viva.co.id/media/frontend/thumbs3/2025/05/06/6819ee2f66bdb-tolak-hapus-outsourcing-apindo-jangan-lumbungnya-dibakar_1265_711.webp)
- VIVA.co.id/Mohammad Yudha Prasetya
Jakarta, VIVA – Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) melalui Ketua Bidang Ketenagakerjaan, Bob Azam menegaskan, pihaknya menolak rencana Presiden Prabowo Subianto yang bakal menghapus sistem outsourcing pada sektor ketanagakerjaan di Tanah Air.
Dia pun mendorong pemerintah mengkaji kembali secara menyeluruh sebelum mengambil keputusan terkait hal tersebut, karena penghapusan outsourcing justru bisa berdampak negatif terhadap ekosistem usaha.
Hal itu terutama bagi perusahaan kecil dan menengah, yang selama ini menjadi mitra dalam skema alih daya.
"Jadi jangan lumbungnya yang dibakar, tikusnya yang ditangkap," kata Bob saat ditemui di kawasan SCBD, Jakarta Selatan, Selasa, 6 Mei 2025.
Ilustrasi outsourcing
- http://www.junta42.com
Menurutnya, praktik outsourcing tidak bisa dilihat dari kacamata yang sempit. Karena di banyak negara model ini terbukti menjadi bagian penting dari sistem ketenagakerjaan yang efisien.
Dia pun mencontohkan India dan Filipina, sebagai dua negara yang sukses membangun industri berbasis outsourcing di mana masing-masingnya dilakukan pada sektor teknologi dan teleservices.
Di Indonesia, Bob mengklaim bahwa ada juga perusahaan outsourcing yang mampu beroperasi dengan level kelas dunia, seperti misalnya ISS Indonesia yang bergerak di bidang cleaning service. Hal ini menunjukkan bahwa alih daya bisa naik kelas jika didorong dengan kebijakan yang tepat.
Buruh Kembali Turun Ke Jalan Tuntut Hapus Outsourcing
- VIVAnews/Anhar Rizki Affandi
“Memangnya perusahaan outsourcing kita enggak bisa naik kelas? Bisa saja jadi global atau world class outsourcing,” ujar Bob.
Dia juga mengingatkan bahwa outsourcing kerap kali menjadi jalan bagi perusahaan besar, untuk memberdayakan perusahaan-perusahaan yang lebih kecil.
"Jika sistem ini dihapus tanpa solusi, maka yang justru terdampak adalah pelaku usaha kecil yang menjadi bagian dari rantai pasok tersebut," ujarnya.
Buntut Karhutla, RI Bekukan Izin 6 Perusahaan, Total 32 Korporasi Kini Kena Sanksi
Kementerian Kehutanan membekukan izin enam perusahaan terkait karhutla di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Total 32 korporasi telah dikenai sanksi administratif se
