Hilirisasi Migas Bisa Dongkrak Ekonomi RI, Pemerintah Diharap Siapkan Regulasi Pendukung

Jakarta, VIVA – Direktur Utama PT Kilang Pertamina Internasional (KPI), Taufik Aditiyawarman, membeberkan sejumlah dampak positif apabila hilirisasi industri migas berhasil dipacu di Tanah Air. Beberapa dampak positif yang ditimbulkan misalnya seperti menekan ketergantungan impor, membuka lapangan kerja, dan pada akhirnya akan mengantarkan Indonesia menuju swasembada energi hingga mendorong pertumbuhan ekonomi.

"Karena kita tahu bahwa tujuannya (hilirisasi) itu adalah untuk menciptakan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi, serta substitusi barang impor sebagai bagian dari ketahanan energi nasional," kata Taufik di acara IPA Convex 2025, di ICE BSD, Tangerang, Banten, Selasa, 20 Mei 2025.

Guna merealisasikan berbagai target tersebut, Taufik berharap pemerintah bisa mendukung industri migas dalam negeri melalui regulasi yang baik dan dapat menarik minat investor. Sebab, para investor tentunya membutuhkan regulasi yang dapat mengakomodir kepentingan mereka dalam jangka panjang sebagaimana umumnya iklim bisnis di industri migas tersebut.

"Karena bisnis migas dan hilirisasi adalah bisnis jangka panjang, jadi tentu kita harus memiliki kepastian kebijakan dan regulasi untuk menarik investor datang dan berinvestasi," ujar Taufik.

Selain itu, lanjut Taufik, aspek pendukung lainnya untuk mencapai tujuan tersebut adalah harmonisasi sektor migas baik di sisi hulu maupun hilir. Sehingga potensi sumber daya alam yang ada dapat dioptimalkan secara optimal, demi memberikan dampak positif berkelanjutan yang nyata baik untuk masyarakat maupun negara.

"Lalu kita juga perlu berkolaborasi dalam jangka panjang antara (sektor) hulu dan hilir, sehingga masing-masing dapat mengamankan rencana bisnis jangka panjangnya untuk memonetisasi sumber daya yang ada secara lebih baik," ujarnya.

Forum Masyarakat Minta Walkot Tri Adhianto Jangan Diam soal Kejanggalan Pengelolaan Keuangan PT Migas Kota Bekasi

Koordinator Formasi, Syarif Hidayatulloh, menilai tidak adanya respons dari Pemerintah Daerah (Pemda) tersebut dapat menimbulkan tanda tanya.

VIVA.co.id

6 Juli 2025