DPR Pede Program 3 Juta Rumah Jadi Stimulus Properti hingga Ciptakan Lapangan Kerja
- Istimewa.
Jakarta, VIVA – Program pembangunan 3 juta rumah ditegaskan bukanlah mimpi kosong. Program tersebut merupakan melainkan visi nyata dan inovasi Presiden Prabowo yang harus diwujudkan bersama, guna menggenjot perekonomian.
Anggota Komisi V DPR RI, Ali Mufthi, menegaskan bahwa program ini mampu menekan angka backlog perumahan yang saat ini mencapai 12,7 juta unit, dan menjadi stimulus besar bagi sektor properti dan penciptaan lapangan kerja.
Program ini juga merupakan implementasi Asta Cita pemerintahan Prabowo-Gibran, dengan fokus menyediakan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan masyarakat miskin.
Foto udara pembangunan rumah bersubsidi.
- Muhammad Solihin
“Program 3 Juta Rumah itu bukan ilusi, tapi visi Presiden yang harus kita wujudkan. Dengan kerja sama dari semua lini, saya yakin mimpi Pak Presiden bisa kita capai,” tegas Ali dikutip ari keterangannya di Jakarta, Kamis, 22 Mei 2025.
Dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi V DPR RI pada Selasa, 20 Mei 2025, Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Maruarar Sirait mengakui bahwa minimnya anggaran menjadi tantangan utama dalam merealisasikan program ini.
Karenanya, muncullah keraguan dari sejumlah pihak yang menilai pemerintah belum memiliki peta jalan yang jelas terkait perencanaan dan pembiayaan program tersebut.
Menanggapi hal itu, Ali Mufthi mengambil posisi berbeda. Ia menyatakan bahwa justru dalam situasi penuh keterbatasan, terobosan besar harus diambil.
“Saya memahami betul kesulitan yang dihadapi pak menteri. Kalau kementerian lain membuat program sudah disiapkan anggarannya, Pak Ara (Menteri PUPR) ini disuruh membuat program besar tanpa dukungan anggaran yang pasti,” ujar Ali.
Foto udara pembangunan rumah bersubsidi.
- ANTARA FOTO/Nova Wahyudi
Menurut Ali, pendekatan yang digunakan untuk mewujudkan 3 juta rumah tidak bisa mengandalkan logika linier yang bergantung pada kondisi ideal. Ia mengusulkan pola pikir konjungtural, yaitu pendekatan yang adaptif terhadap kondisi aktual yang tidak sempurna, namun tetap memungkinkan terobosan.
Lebih lanjut, Ali menyoroti bahwa tantangan utama dalam program ini meliputi aspek tanah, perizinan, dan pembiayaan. Isu ini melibatkan kewenangan lintas sektoral. Karena itu, ia mendorong adanya koordinasi antarkementerian dan lembaga untuk mencari solusi bersama.
