RUPTL 2025–2034 Dinilai Bentuk Optimisme Indonesia Hadapi Perubahan Iklim

Ilustrasi perubahan iklim.
Sumber :
  • Anadolu Ajansi

Jakarta, VIVA – Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) Nasional 2025–2034 yang telah disampaikan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, dinilai merupakan bentuk komitmen nyata Indonesia dalam menghadapi perubahan iklim.

img_title DPR Soroti Alokasi Anggaran Masyarakat Pesisir dalam Pengelolaan Pantura Jawa

Anggota Komisi XII DPR RI Christiany Eugenia Paruntu mengatakan, RUPTL ini juga menjadi pijakan penting dalam mendorong transisi energi nasional menuju sumber energi yang bersih, berkeadilan, dan berkelanjutan Indonesia ke depannya.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

“RUPTL ini mencerminkan optimisme sekaligus komitmen serius pemerintah dalam menghadapi tantangan perubahan iklim. Ini bukan hanya soal pembangunan pembangkit, tetapi juga menyangkut arah masa depan energi nasional,” kata Christiany dikutip dari keterangannya di Jakarta, Rabu, 28 Mei 2025.

img_title Respons Menohok Kejagung soal UU Perampasan Aset, Singgung Aset Riza Chalid, Jurist Tan hingga AK

Anggota komisi yang membidangi energi dan sumber daya mineral, lingkungan hidup, dan investasi itu mengatakan, RUPTL 2025–2034 bukan sekadar dokumen teknokratis, melainkan agenda kebangsaan yang menekankan prinsip keadilan energi bagi seluruh masyarakat Indonesia, dari pusat kota hingga wilayah terpencil.

Anggota Komisi XII DPR RI Christiany Eugenia Tetty Paruntu.

Photo :
  • Istimewa.

img_title Bocah 9 Tahun Bawa Pertanyaan Anak Indonesia soal Masa Depan Bumi ke Forum PBB

“Transisi energi tidak boleh hanya dinikmati kelompok tertentu. RUPTL ini menunjukkan bahwa pemerintah serius memastikan akses listrik yang merata dari kota besar hingga pelosok desa,” ujar Christiany.

Selain itu, Christiany juga menekankan bahwa upaya transisi energi ke depan harus inklusif dan berpihak pada kelompok rentan.

“Transisi energi ke depan harus memperhatikan kelompok marginal dan juga perempuan. Keadilan energi juga berarti membuka akses, kesempatan kerja, dan manfaat yang setara bagi semua warga,” kata legislator daerah pemilihan Sulawesi Utara itu.

Lebih lanjut, ia berharap pelaksanaan RUPTL tetap menghadirkan energi yang terjangkau. “Rencana ini harus tetap menjaga keterjangkauan energi. Masyarakat tidak boleh terbebani oleh lonjakan biaya. Energi bersih harus hadir tanpa mengorbankan hak dasar rakyat atas akses yang adil dan terjangkau,” ujarnya.

Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta (sumber: Biro Pers Sekretariat Presiden)

Photo :
  • VIVA.co.id/Yeni Lestari

Sementara itu, RUPTL 2025–2034 menargetkan penambahan kapasitas pembangkit sebesar 69,5 GW, dengan 76 persen berasal dari Energi Baru Terbarukan (EBT). Porsi ini mencakup pembangkit tenaga surya (17,1 GW), air (11,7 GW), angin (7,2 GW), panas bumi (5,2 GW), bioenergi (0,9 GW), dan nuklir (0,5 GW).

Selain itu, pengembangan sistem penyimpanan energi seperti battery storage and pumped storage juga dialokasikan sebesar 10,3 GW. Total kebutuhan investasi mencapai Rp2.967,4 triliun, didorong oleh skema Independent Power Producer (IPP) sebesar 73 persen dan sisanya oleh PLN Group.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

RUPTL juga diproyeksikan menyerap lebih dari 1,7 juta tenaga kerja baru, dengan 91 persen di antaranya berasal dari sektor pembangkitan berbasis EBT. (Ant)

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh (dua kiri) saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Komisi IX DPR RI

Gali Masukan Revisi UU K3, Komisi IX Pastikan Seluruh Pekerja Peroleh BPJS Ketenagakerjaan

Komisi IX DPR RI berkomitmen bahas RUU Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja pada 2027 mendatang. Hal itu diungkapkan Wakil Ketua Komisi IX DPR Nihayatul

img_title
VIVA.co.id
22 November 2026
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut