DPR: Cadangan Beras Pemerintah 4 Juta Ton Tonggak Ketahanan Pangan
- Antara
Jakarta, VIVA - Anggota Komisi IV DPR RI, Rajiv mengatakan keberhasilan pemerintah mengamankan stok cadangan beras pemerintah (CBP) hingga 4 juta ton merupakan tonggak penting dalam penguatan ketahanan pangan nasional.
Untuk itu, Rajiv menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada pemerintah dan menyebut pencapaian tersebut sebagai sinyal bahwa sektor pertanian Indonesia mampu bangkit di tengah tantangan global yang kompleks.
“Saya mengapresiasi langkah konkret dan terobosan yang telah dilakukan Kementerian Pertanian. Empat juta ton bukan angka kecil. Ini adalah capaian yang menunjukkan bahwa Indonesia sedang berada di jalur yang tepat menuju kedaulatan pangan,” ujar Rajiv di Jakarta pada Senin, 2 Juni 2025.
Anggota DPR RI Fraksi Partai NasDem, Rajiv
- Antara
Menurut dia, keberhasilan ini tidak bisa dilepaskan dari kebijakan pemerintah yang berpihak pada petani, mulai dari peningkatan kuota pupuk bersubsidi, reformasi distribusi pupuk agar lebih tepat sasaran, hingga penetapan harga gabah minimal Rp6.500 per kilogram.
“Kebijakan tersebut bukan hanya membantu produktivitas, tetapi juga memberikan insentif psikologis kepada petani bahwa negara hadir mendukung kerja keras mereka,” ujar Anggota Fraksi Partai NasDem ini.
Selain itu, Rajiv memuji keberhasilan serapan beras oleh Perum Bulog yang mencapai 2,429 juta ton per akhir Mei 2025. Angka tersebut juga merupakan pencapaian tertinggi Bulog dalam 57 tahun terakhir.
Dengan begitu, Rajiv mengatakan capaian ini menjadi bukti bahwa produksi dalam negeri jika dikelola dengan tepat, mampu mencukupi kebutuhan nasional tanpa bergantung pada impor.
Meski demikian, Rajiv mengingatkan pentingnya langkah evaluatif sebagai bagian dari penguatan tata kelola pangan. Menurutnya, lonjakan stok belum tentu linier dengan stabilitas harga di pasar atau keterjangkauan beras bagi masyarakat di seluruh pelosok negeri.
“Distribusi harus dikawal ketat, jangan sampai stok tinggi tapi harga tetap mencekik rakyat kecil, terutama di daerah-daerah yang sulit akses,” kata Legislator asal daerah pemilihan (dapil) Jawa Barat II ini.
Sementara, Rajiv menyarankan pemerintah agar lebih berhati-hati soal wacana ekspor beras. Tentu saja, ia menyambut baik terbukanya peluang ekspor seperti permintaan dari Malaysia, tapi peningkatan kebutuhan domestik harus tetap jadi prioritas utama.
