Airlangga Beberkan Alasan Perundingan IEU-CEPA Sangat Lama
- Antara.
Jakarta, VIVA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto membeberkan alasan perundingan Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) berlangsung sangat lama.
Ia menyebut hal itu dikarenakan materinya sangat kompleks dan komprehensif. Selain itu, ia mengatakan hal ini juga diperlukan persetujuan dari 27 negara di Eropa.
"Ini memakan waktu panjang karena tentunya materinya kompleks dan komprehensif dan kemudian untuk mencari titik temu dengan 27 negara di Eropa ini bukan sesuatu hal yang sederhana," kata Airlangga dalam konferensi pers secara daring, Sabtu, 7 Juni 2025.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto
- VIVA.co.id/Anisa Aulia
Kendati begitu, Airlangga mengungkapkan perundingan Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) telah memasuki tahap akhir.Â
"Namun Alhamdulillah sekarang sudah masuk dalam putaran akhir Akhirnya sampai seluruh isunya sudah kita selesaikan," imbuhnya.
Airlangga mengatakan pihaknya juga telah melakukan pertemuan bilateral dengan European Union Commissioner for Trade and Economic Security Maroš Šef?ovi?, pada Jumat, 6 Juni 2025 di Berlaymont Building, Brussels, Belgia.
Dari hasil pertemuan itu, Indonesia dan negara-negara Eropa telah sepakat untuk segera menyelesaikan baik itu dari segi materi daripada keseluruhan CEPA.
"Dan kedua tentu akan berproses terkait dengan legal drafting yang bisa diselesaikan tidak dalam waktu yang lama," ungkapnya.
Adapun proses selanjutnya yaitu menunggu persetujuan dari 27 negara Eropa.
"Kemudian proses selanjutnya adalah proses hukum dimana proses hukum ataupun ratifikasi memerlukan kesetujuan dari 27 negara Eropa dan Indonesia sendiri. Jadi itulah kira-kira skema yang disepakati untuk implementasi dan perjanjian di IEU CEPA," pungkasnya.
Prabowo Bidik Penyaluran Kredit Rakyat Rp400 Triliun pada 2027, Kelompok Petani hingga Nelayan jadi Sasaran
Prabowo menargetkan penyaluran kredit rakyat Rp400 triliun pada 2027 untuk petani, nelayan, UMKM, dan warga berpenghasilan rendah, seiring peluncuran DNKK.
