Menteri ESDM Diminta Evaluasi Izin Nikel di Raja Ampat

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty
Sumber :
  • Antara

Jakarta, VIVA - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty meminta Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia untuk mengevaluasi penerbitan seluruh izin konsesi pertambangan di Raja Ampat, Papua Barat Daya dan tidak boleh ada tebang pilih.

img_title Dukung Pemulihan Ekosistem dan Ketahanan Pangan, BRI Peduli Grow & Green Tanam 5.000 Pohon Produktif di Jakarta

Sebab, Evita mengaku dapat banyak pertanyaan dari masyarakat kenapa Menteri ESDM hanya menindak PT Gag Nikel, sedangkan yang lain tidak. Padahal, kata dia, Kementerian Lingkungan Hidup telah menyebut keempat perusahaan nikel di sana melakukan pelanggaran. 

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

“Raja Ampat ini adalah masa depan pariwisata, konservasi geologi, budaya dan kelestarian laut kita. Jadi, saya minta jangan korbankan Indonesia dan Raja Ampat hanya demi segelintir perusahaan nikel ini,” kata Evita Nursanty dalam keterangannya pada Senin, 9 Juni 2025.

img_title Istilah OPM Resmi Diubah TNI, Kini Disebut Kelompok Ekstremis Bersenjata

Tagar #SaveRajaAmpat Menggema

Photo :
  • X/Twitter

Menurut dia, keberadaan tambang nikel di pulau-pulau kecil kawasan Raja Ampat membutuhkan ketegasan. Jika kehadiran tambang tersebut merusak ekosistem di Raja Ampat, kata dia, maka harus ditutup tanpa pandang bulu.

img_title Tiga Kali Baku Tembak dengan TNI di Nduga, 3 Anggota Kelompok Bersenjata Tewas

Salah satu contohnya adalah tambang nikel di Pulau Kawe, Pulau Manuran, Pulau Batangpele yang berada di kawasan Geopark Raja Ampat, masuk di Kawasan Pengembangan Pariwisata Waigeo dan sekitarnya, dalam Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional Raja Ampat Tahun 2024-2044, atau pada pusat aktivitas wisata di Raja Ampat.

“Pulau-pulau ini, termasuk Pulau Gag merupakan pulau kecil yang harusnya tidak boleh ditambang berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Aktivitas pertambangan nikel di pulau-pulau ini jelas melanggar Undang-undang,” ujarnya.

Untuk itu, Evita bersama Tim Komisi VII DPR RI telah melakukan pertemuan dengan Gubernur Papua Barat Daya dan para bupati, termasuk Bupati Raja Ampat bersama masyarakat beberapa minggu lalu menyerap aspirasi daerah terkait pariwisata di sini.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Terutama, setelah penetapan Raja Ampat sebagai Destinasi Pariwisata Nasional (DPN) melalui Perpres Nomor 87 Tahun 2024 tentang Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional Raja Ampat Tahun 2024-2044.

Dalam Perpres itu, kata dia, Raja Ampat merupakan destinasi pariwisata geopark kepulauan yang berkualitas, inklusif, berbasis konservasi dan masyarakat secara berkelanjutan serta menjadi penggerak bagi pembangunan ekonomi lokal.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut