Kemenkeu Tarik Utang Baru Rp 349,3 Triliun hingga Mei 2025

Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono
Sumber :
  • VIVA.co.id/Anisa Aulia

Jakarta, VIVA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan hingga Mei 2025, telah melakukan penarikan utang baru mencapai Rp 349,3 triliun. Nilai ini tercatat melonjak tajam 164.22 persen dari periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 132,2 triliun.

Alasan KPK Minta Tambah Anggaran Rp1,34 T, Buat Penindakan dan Pencegahan Korupsi

Wakil Menteri Keuangan, Thomas Djiwandono memaparkan realisasi penarikan utang baru Rp 349,3 triliun ini mencapai 45 persen dari pagu 2025 yang sebesar Rp 775,9 triliun.

“Realisasi akhir Mei 2025 ini untuk pembiayaan anggaran Rp 324,8 triliun, atau 52,7 persen dari target,” kata Thomas dalam konferensi pers APBN KiTA di Kantor Kemenkeu, Jakarta, pada Selasa, 17 Juni 2025.

Menteri Prabowo Minta Tambah Anggaran saat Efisiensi, Begini Respons MPR

Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono

Photo :
  • VIVA.co.id/Anisa Aulia

Sedangkan, untuk pembiayaan non utang mencapai Rp 24,5 triliun atau turun 49 persen secara year on year (yoy), dibandingkan periode sama tahun lalu yang mencapai Rp 47,6 triliun. Pembiayaan non utang ini sudah mencapai 15 persen dari target Rp 159,7 triliun.

Semester I-2025, PIP Salurkan Pembiayaan Rp 3,97 Triliun ke 745 Ribu UMKM

"Pembiayaan non utang perlu saya garis bawahi tidak menambah utang," tegasnya.

Adapun, dengan realisasi pembiayaan utang dan non utang tersebut, pembiayaan anggaran hingga Mei 2025 sudah mencapai Rp 334,8 triliun atau 52,7 persen dari pagu Rp 616,2 triliun.

Thomas menjelaskan, strategi pembiayaan utang tahun ini dikelola secara prudent, fleksibel, oportunistik dan terukur. Mencakup aspek waktu, instrument dan currency mix.

Sejalan dengan itu, pelaksanaan prefunding, cash buffer yang memadai, dan active cash serta debt management juga terus dilakukan.

Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Kemenag, Supriyadi

ASN Bimas Buddha Kemenag Diminta Sampaikan Info ke Masyarakat dengan Bijak

ASN di lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Kementerian Agama diminta tak sembarangan menyampaikan informasi soal kebijakan penyesuaian anggaran.

img_title
VIVA.co.id
16 Juli 2025