Apa Itu Tantiem, yang bikin Presiden Prabowo Naik Pitam
- Sekretariat Presiden
Jakarta, VIVA – Presiden Prabowo Subianto secara tegas menyampaikan komitmennya untuk melakukan pembenahan terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Ia memerintahkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) untuk melakukannya. Satu di antaranya menghapus tantiem untuk BUMN yang merugi.
Presiden juga mempertanyakan istilah 'tantiem' yang digunakan oleh BUMN-BUMN di Tanah Air. Ia bahkan mengaku heran, ada komisaris yang hanya rapat sebulan sekali, tetapi bisa memperoleh tantiem mencapai Rp40 miliar setahun.
"Saya hapus tantiem. Saya pun tidak mengerti apa arti tantiem itu. Akal-akalan mereka saja memilih istilah asing supaya kita tidak mengerti apa itu tantiem," ungkap Prabowo Subianto.
Lantas, apa itu tantiem?
Mengutip Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tentang pedoman penetapan penghasilan direksi, dewan komisaris, dan dewan pengawas BUMN, Tantiem adalah penghasilan yang merupakan penghargaan yang diberikan kepada anggota direksi, dewan komisaris, dan dewan pengawas BUMN setiap tahun apabila perusahaan memperoleh laba, atau diberikan kepada direksi dan dewan komisaris persero apabila terjadi peningkatan kinerja Persero walaupun masih mengalami kerugian.
Dalam hal ini, penetapan tunjangan dan tantiem dilakukan dengan mempertimbangkan faktor pencapaian target, tingkat kesehatan, dan kemampuan keuangan, serta faktor-faktor lain yang relevan atau merit system.
Seperti diketahui, tantiem adalah salah satu penghasilan yang diperoleh direksi, dewan komisaris dan dewan pengawas BUMN. Adapun seluruhnya terdiri dari gaji/honorarium, tunjangan, fasilitas, dan tantiem/insentif kinerja.
Dalam aturan tersebut tercatat komposisi besaran tantiem dan insentif kerja paling besar adalah 100 persen untuk direktur utama. Kemudian, 90 persen dari direktur utama untuk anggota komisaris.
Sedangkan, untuk Komisaris Utama/Ketua Dewan Pengawas ditetapkan sebesar 40 persen dari direktur utama, serta sebesar 36 persen untuk anggota komisaris/anggota dewan pengawas.
Yusril Minta Definisi Keuangan Negara Diperjelas, Soroti Risiko Bisnis BUMN Jadi Kasus Korupsi
Yusril Ihza Mahendra meminta definisi keuangan negara diperjelas lagi untuk memberi kepastian hukum terkait kerugian BUMN, risiko bisnis serta pemberantasan korupsi.
