Tok! DPR Sahkan UU APBN 2026, Simak Rinciannya

Sidang Paripurna DPR
Sumber :
  • [tangkapan layar]

VIVA – Rapat Paripurna DPR ke-5 yang digelar hari ini, Selasa, 23 September 2025, telah resmi mengesahkan Undang-Undang (UU) APBN Tahun Anggaran 2026, yang ditandai dengan ketukan palu sidang oleh Ketua DPR RI, Puan Maharani.

img_title Kabaintelkam Polri dengan Komisi III DPR Bahas RUU Penyadapan

Sebelum mengesahkan hasil pembahasan yang telah digarap oleh pemerintah dan DPR sebelumnya, Puan pun bertanya kepada para anggota DPR yang hadir di rapat paripurna tersebut.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

"Apakah RUU APBN dapat disetujui untuk disahkan menjadi Undang-Undang?" kata Puan di ruang sidang paripurna DPR, Senayan, Jakarta, Selasa, 23 September 2025.

img_title Dana Pesangon Bakal Dikelola Pemerintah pada 2028, Perusahaan Harus Setor Oktober 2027

Ketua DPR RI Puan Maharani dalam rapat paripurna ke-5

Photo :
  • Tangkapan layar YouTube TV Parlemen

Menjawabnya, para anggota DPR yang hadir pun kompak berseru, "Setuju," ujar mereka bersamaan.

img_title Tegaskan Komitmen Indonesia Cegah Karhutla di Depan Pimpinan ASEAN, Prabowo: 17 Konsesi Perusahaan Dicabut

Kemudian, Puan selalu Ketua DPR pun langsung mengetuk palu sebagai tanda pengesahan. "Terima kasih," ujarnya.

Berikut adalah rincian dari UU APBN 2026 yang telah disepakati oleh pemerintah dan DPR RI:

1). Asumsi Makro APBN 2026:

- Pertumbuhan Ekonomi: 5,4 persen

- Inflasi: 2,5 persen

- Nilai Tukar Rupiah: Rp 16.500 

- Tingkat Suku Bunga SBN 10 Tahun: 6,9 persen

- Harga Minyak Mentah Indonesia: US$ 70 per barel 

- Lifting Minyak: 610 ribu per barel per hari Lifting Gas: 984 ribu per barel per hari 

2). Indikator Kesejahteraan Manusia: 

- Tingkat pengangguran terbuka 4,44—4,96 persen 

-Tingkat kemiskinan 6,5-7,5 persen 

- Tingkat kemiskinan ekstrem 0-0,5 persen

- Indeks Gini 0,377-0,380 

- Indeks modal manusia 0,57 

- Indeks kesejahteraan petani 0,77

- Penciptaan lapangan kerja formal 37,95

- GNI per kapita US$ 5.520 

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

- Penurunan intensitas GRK 37,14 

- Indeks kualitas lingkungan hidup 76,67.

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman

Tak Mau Terulang Seperti Kasus Gibran, DPR Minta Verifikasi Ijazah Cawapres Tak Cuma Cek Stempel

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman mengusulkan agar MPR berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk memastikan proses pemeriksaan ijazah berjalan secara optimal

img_title
VIVA.co.id
16 November 2026
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut