Airlangga Anggarkan Rp 300 Triliun buat Program KUR 2026, Bunga Flat di 6 Persen
- [Mohammad Yudha Prasetya]
Jakarta, VIVA – Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto memastikan, dengan menetapkan suku bunga flat 6 persen per tahun, pemerintah telah menganggarkan Rp 300 triliun untuk penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di tahun 2026 mendatang.
"Anggarannya Rp 300 triliun untuk program (KUR) tersebut, dengan suku bunga tetap 6 persen," kata Airlangga di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin, 17 November 2025.
Tak hanya itu, Airlangga juga mengatakan bahwa batas jumlah pengajuan KUR di tahun depan telah dihilangkan oleh pemerintah. Sehingga, nantinya para pelaku UMKM bisa mengajukan KUR lebih dari yang selama ini ditetapkan.
Dimana, sebelumnya UMKM sektor produksi (pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan) bisa mengajukan KUR maksimal hingga empat kali, sementara UMKM perdagangan maksimal dua kali.
"Untuk sektor produksi seperti sektor pertanian, sektor perdagangan untuk ekspor, itu tidak dibatasi. Jadi itu bisa terus ditarik kembali," ujarnya.
Airlangga menambahkan, pemerintah juga akan tetap melanjutkan dukungan KUR untuk mekanisasi pertanian (alsintan), dan pembiayaan investasi industri padat karya.
"Karenanya, baik Kementerian Perindustrian maupun Kementerian UMKM diminta untuk mempercepat penyaluran di kedua sektor tersebut," kata Airlangga.
Sementara terkait dengan program Kredit Program Perumahan (KPP), Airlangga menegaskan bahwa program yang baru berjalan dua bulan itu juga akan terus didorong guna mendongkrak implementasinya.
Dia juga mendorong Bank-bank BUMN agar menyalurkan pembiayaan perumahan secara lebih cepat, dengan alokasi anggaran khusus untuk KUR perumahan yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebesar Rp 130 triliun.
"Jadi ini nantinya akan menjadi on top. Tapi tahap awal yang kita harapkan bisa diselesaikan dalam kuartal I-(2026) itu targetnya sekitar Rp 28 triliun," ujarnya.
Hashim Sebut Pajak Digital Mulai 9 November, Airlangga: Nanti Kita Lihat
Rencana penerapan pajak digital pada 9 November 2026 masih menunggu pembahasan lebih lanjut di tingkat pemerintah. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga.
