Bahlil Beberkan Modus Pertambangan Ilegal Serobot Kawasan Hutan

Menteri ESDM sekaligus Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia di Kompleks Istana Kepresidenan
Sumber :
  • Yeni Lestari/VIVA

Jakarta, VIVA – Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia menegaskan, pihaknya bakal menertibkan seluruh tambang ilegal, sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas di kediamannya kawasan Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Minggu, 23 November 2025.

img_title Tolak Relokasi Badak Jawa, Tokoh Pendiri Provinsi Banten Minta Bahlil Cabut Status Wilayah Usaha Pertambangan

"Kami di ESDM fokus menertibkan tambangnya. Banyak penambang yang melakukan penambangan tidak ada izinnya, tidak ada IPPKH (izin pinjam pakai kawasan hutannya)," kata Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin, 24 November 2025.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Dia pun membeberkan sejumlah temuan, dimana misalnya ada penambang yang sudah memiliki izin usaha pertambangan (IUP), namun belum memiliki IPPKH. Dengan demikian, pertambangan tersebut digolongkan sebagai pertambangan ilegal, meskipun sudah memiliki IUP.

img_title Tak Cuma Ditertibkan, Dedi Mulyadi Punya Jurus Tak Biasa Berantas Tambang Ilegal

Tambang minyak ilegal di Jambi.

Photo :
  • VIVA/Syarifuddin Nasution.

Bahlil menekankan, kegiatan pertambangan tanpa IPPKH tersebut lah yang kerap menyebabkan kawasan hutan dipenuhi oleh lubang-lubang dan mengalami kerusakan lingkungan.

img_title Laba Emiten Tambang Melonjak, Harga Komoditas dan Hilirisasi Jadi Penopang

"Itu semuanya akan diberikan sanksi sesuai dengan aturan yang ada. Kami tidak ingin (lebih parah), jadi kami tertibkan semuanya. Jangan sampai ada gerakan-gerakan tambahan lagi," ujar Bahlil.

Karenanya, Bahlil menyampaikan bahwa pertambangan ilegal tanpa IPPKH itu telah menjadi salah satu poin pembahasan dalam ratas di Hambalang bersama Presiden Prabowo tersebut.

Dimana dalam ratas itu juga membahas mengenai hasil kerja dan rencana tindak lanjut Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH), penertiban kawasan pertambangan, serta konsekuensi hukum atas berbagai pelanggaran dan aktivitas ilegal di kedua sektor tersebut.

Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia

Photo :
  • Antara

Penertiban kawasan hutan pun dibagi menjadi dua fokus, yakni kawasan hutan yang terkait dengan perkebunan, serta kawasan hutan yang terkait dengan tambang.

"Kemarin, kami membahas betul, karena berbagai macam dinamika lapangan. Saya juga kan turun terus ke lapangan," ujarnya.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Diketahui, sebelumnya Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas di kediamannya pada Minggu, 23 November 2025, memfokuskan pembahasan pada penanganan kawasan-kawasan ilegal yang selama ini sulit dijangkau aparat.

Presiden menekankan perlunya langkah terpadu lintas lembaga untuk memastikan penegakan hukum dapat dilakukan secara efektif di wilayah-wilayah rawan tersebut.

Satgas PKH menertibkan aktivitas PT GSL di Kabupaten Kuantan Singingi dan mencabut izin usaha pemanfaatan hutan PT RAPP

Satgas PKH Bongkar Dugaan Pelanggaran di Riau, Dua Perusahaan Kena Penertiban

Satgas PKH menertibkan aktivitas PT GSL yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi dan mencabut izin usaha pemanfaatan hutan PT RAPP di Kabupaten Pelalawan.

img_title
VIVA.co.id
20 November 2026
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut