Intip Rekomendasi Penguatan Pengentasan Kemiskinan Lewat Perpres
- VIVA.co.id/Anhar Rizki Affandi
Jakarta, VIVA – Presiden Prabowo Subianto menargetkan penurunan angka kemiskinan di bawah 6 persen, dan menghapus kemiskinan ekstrem hingga nol persen dalam dua tahun pertama masa jabatannya. Hal tersebut pun dihadapkan dengan berbagai tantangan kompleks.
Bahkan Data Badan Pusat Statistik (BPS) Maret 2025 menyebutkan jumlah penduduk miskin mencapai 23,85 juta jiwa atau 8,47 persen, dengan tingkat kemiskinan perdesaan (11,03 persen) yang masih lebih tinggi dibandingkan perkotaan (6,73 persen).
Hal ini menjadi sebuah kondisi yang paradoks dimana Anggaran Perlindungan Sosial pada APBN 2025 mencapai Rp 503,2 triliun, angka kemiskinan belum menurun secara radikal.
Deputi Bidang Penyelenggaraan Pengembangan Kapasitas ASN, Lembaga Administrasi Negara (LAN) Tri Widodo saat memberikan sambutan seminar Policy Brief Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat I Angkatan LXIV, di ASN Corporate University, menjelaskan, dalam upaya pengentasan kemiskinan ini tantangan Pemerintah menghadapi tantangan struktural dan kultural seperti in-akurasi data, ego sektoral sampai dengan birokrasi yang hanya berfokus pada administratif semata.
Pemerintah sebenarnya telah menetapkan Instruksi Presiden Nomor 8 tahun 2025 tentang tentang optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, namun dalam implementasinya belum kebijakan tersebut tidak berjalan optimal hal ini dikarenakan Inpres bersifat instruktif dan terbatas pada arahan internal.
“Untuk itu LAN mengapresiasi para peserta PKN Tingkat I Angkatan LXIV yang merekomendasikan policy brief yang mengangkat tema Peningkatan dan penyempurnaan InPres 8/2025 menjadi Peraturan Presiden (PerPres).” ungkap Tri dikutip dari keterangannya, Sabtu, 29 November 2025.
Dalam paparannya, perwakilan Peserta PKN Tingkat I angkatan LXIV, Prof. Dr. H. Abu Rokhmad, M.Ag menegaskan pentingnya Perpres yang mampu mengakomodir tiga sektor strategis yang saling berkaitan dan berperan kuat dalam menurunkan kemiskinan secara berkelanjutan.
“Tiga sektor tersebut diantaranya, pertama, sektor ketenagakerjaan. Kemiskinan tidak lagi dipandang sekadar persoalan pendapatan, melainkan capability deprivation. Mayoritas penduduk miskin bekerja di sektor informal yang rentan, berpendapatan rendah, tidak stabil, serta minim perlindungan sosial, kondisi ini menyebabkan mobilitas ekonomi kelompok miskin sangat terbatas,” ungkapnya.
Kedua, lanjutnya, sektor kesehatan. Masyarakat yang sehat dinilai lebih produktif dan dapat meningkatkan pendapatan keluarga, Namun kenyataannya distribusi layanan kesehatan masih belum merata. Hal ini terlihat dari masih tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB), kurang efektifnya komunikasi, serta keterlambatan distribusi logistik kesehatan menunjukkan masih adanya tantangan dalam memastikan program pengentasan kemiskinan berjalan tepat sasaran.