Pakar Energi Desak Pemerintah Segera Terbitkan Regulasi Semen Rendah Karbon, Ini Alasannya
- VIVA/Ayesha Puri
Jakarta, VIVA – Ahli transisi energi sekaligus CEO Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa, menegaskan pemerintah harus segera menetapkan regulasi yang mewajibkan penggunaan semen rendah karbon, terutama pada proyek-proyek yang dibiayai negara. Langkah dekarbonisasi di industri konstruksi penting sebagai upaya mewujudkan Indonesia menuju emisi nol bersih (net zero emission) pada tahun 2060.
Fabby menuturkan, produk semen rendah karbon sebenarnya sudah tersedia di pasar, termasuk dari produsen besar seperti SCG. Namun, pemanfaatannya belum berkembang karena tidak adanya permintaan dan regulasi yang jelas sehingga konsumen masih 'setia' menggunakan semen portland yang tinggi kandungan karbon.
“Semen rendah karbonnya masih belum. Ini (regulasi) harus segera dibuat,” ujar Fabby saat ditemui di Jakarta setelah acara ESG Symposium 2025 Indonesia pada Selasa, 2 Desember 2025.
Ia menilai, pasar semen ramah lingkungan di Indonesia belum tumbuh secara optimal lantara minat pasar masih rendah lantaran belum adanya dorongan kebijakan. Selain dari penerbitan regulasi, Fabby menekankan peran pemerintah untuk mempercepat adopsi produk rendah karbon dengan memberikan insentif pajak hingga penciptaan permintaan.
“Karena market-nya enggak ada di Indonesia, jadi tidak di-scale up produksinya. Nah, ini yang perlu didorong. Pemerintah create demand, create market untuk produk-produk rendah karbon," kata Fabby.
Kata Fabby, pemerintah perlu memimpin transisi ini melalui pembelian publik. Ia mengusulkan agar kementerian dan lembaga yang mengelola proyek konstruksi berskala besar mulai mewajibkan standar material hijau.
“Misalnya Kementerian Pekerjaan Umum (PKP) yang banyak bikin proyek konstruksi. Kalau mereka menggunakan ketentuan standar hijau dalam material yang digunakan, itu akan sangat bagus,” katanya.
Fabby mengapresiasi, langkah Kementerian Perindustrian telah menyusun peta jalan dekarbonisasi industri hingga tahu 2050, termasuk rencana penerbitan peraturan menteri yang akan menjadi acuan seluruh pelaku industri. Dalam peta jalan tersebut, terdapat sembilan sektor industri prioritas yang menghasilkan emisi terbesar dan wajib melakukan transisi.
Fabby menyebut industri semen, besi, baja, petrokimia, kimia, dan kaca sebagai sektor yang paling mendesak mengadopsi teknologi rendah emisi. Ia mendorong pelaku industri untuk tidak hanya menunggu aturan, tetapi juga proaktif dalam mempelajari implementasinya.
