Menkeu Purbaya Mau Hapus Utang Pemda Terdampak Bencana

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa di Kompleks Parlemen, Senayan
Sumber :
  • Yeni Lestari/VIVA

Jakarta, VIVA – Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pihaknya tengah menyiapkan kebijakan penghapusan kewajiban utang pemerintah daerah (Pemda) yang terdampak bencana banjir dan longsor. 

img_title RI-Tiongkok Teken MoU Senilai Rp1.300 T di Bidang Teknologi hingga Infrastruktur

Khususnya, kata dia, yang berkaitan dengan biaya pembangunan infrastruktur. 

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

"Kalau di Kemenkeu kita hapusin apa ya, yang ada kan pinjaman Pemda ke SMI misalnya yang untuk bangun jembatan, bangun jalan, dan lain-lain. Kita lihat kalau infrastrukturnya sudah hilang, ya dibebasin," kata Purbaya kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin, 15 Desember 2025.

img_title Kemendagri Dorong Pemda Optimalkan Publikasi Capaian Kinerja Pemerintah hingga ke Masyarakat

Purbaya menuturkan, penghapusan kewajiban pinjaman tidak dilakukan secara menyeluruh. Dia menyebut, penyesuaian akan dilakukan berdasarkan tingkat kerusakan infrastruktur di masing-masing daerah.

“Tapi kalau masih ada akan dikurangi sesuai dengan kondisi daerahnya. Kalau jembatannya masih itu, masa dibebasin. Kan ruas per ruas kan pasti bikinnya. Kita lihat kondisinya seperti apa,” ungkapnya. 

img_title Kemendagri Apresiasi Pemda Berprestasi Batch III Regional Papua, Dorong Daerah Perkuat Kinerja Pembangunan

Lebih lanjut, Purbaya mengatakan pemerintah siap untuk meniadakan pembiayaan proyek-proyek pembangunan infrastruktur yang rusak akibat bencana banjir. 

"Tapi kita siap untuk me-nolkan proyek-proyek yang memang hilang. Hilang, jalannya hancur, kita nolkan," tegas Purbaya. 

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Sementara itu, terkait dengan jumlah infrastruktur yang rusak, termasuk jembatan, Purbaya mengatakan masih dalam proses pendalaman. Pihaknya juga akan berkoordinasi terkait rencana ini dengan PT SMI. 

"Belum, sedang kita hitung lagi. Kan datanya kan masih masuk kan. Nanti kita akan diskusi dengan SMI seperti apa," tandas dia.

Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir.

Buka Rakernas Forsesdasi 2026, Sekjen Kemendagri Dorong Pemda Prioritaskan Anggaran untuk Pelayanan Publik

Tomsi menegaskan belanja daerah harus berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, terutama penciptaan lapangan kerja, pangan, serta kesehatan dan pendidikan.

img_title
VIVA.co.id
19 November 2026
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut