UMP 2026 Segera Diumumkan, Bakal Naik Berapa Persen?
- ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
Jakarta, VIVA – Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) selalu menjadi topik yang dinantikan menjelang pergantian tahun. Kebijakan ini tidak hanya berdampak pada kesejahteraan pekerja, tetapi juga menjadi acuan penting bagi dunia usaha dan pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan ekonomi. Karena itu, setiap keputusan terkait UMP kerap disertai pertimbangan panjang agar tidak memicu gejolak di tengah kondisi ekonomi dan sosial yang dinamis.
Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor menyampaikan bahwa pemerintah hingga kini masih menahan pengumuman UMP karena menunggu waktu yang dinilai paling tepat. Menurutnya, penetapan upah minimum harus dilakukan dengan cermat agar stabilitas ekonomi dan politik tetap terjaga.
“Upah minimum, pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan masih menunggu momen yang tepat untuk mengumumkannya, supaya stabilitas perekonomian dan stabilitas politik lain-lain (tetap) berjalan dengan baik, sesuai dengan apa yang akan diputuskan oleh pemerintah,” kata Wamenaker Afriansyah Noor, beberapa waktu lalu.
Ia menjelaskan bahwa pembahasan UMP telah berlangsung cukup lama. Pemerintah bersama Dewan Pengupahan Nasional dan unsur tripartit telah menggelar rapat secara berkelanjutan sejak awal tahun.
Yang jelas, kata dia, pemerintah lewat Dewan Pengupahan Nasional dan tripartit sudah terus rapat-rapat bahkan sejak Maret 2025 lalu. Dalam proses tersebut, pemerintah tidak hanya melihat kondisi ekonomi terkini, tetapi juga mempertimbangkan aspek regulasi.
Salah satu acuan utama adalah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang berkaitan dengan pengupahan, serta perhitungan Kebutuhan Hidup Layak (KHL). “Rapat sampai sekarang ya tentunya melihat segala aspek dan juga pertimbangan hasil keputusan MK (Mahkamah Konstitusi) Nomor 168/PUU-XXI/2023, ditambah lagi dengan Kebutuhan Hidup Layak (KHL), nah ini yang lagi dipertimbangkan,” ujarnya.
Afriansyah menegaskan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan akan mengumumkan UMP setelah keputusan tersebut benar-benar final dan tidak lagi memerlukan perubahan. Selain faktor ekonomi dan hukum, kondisi sosial di berbagai daerah juga menjadi pertimbangan penting, termasuk bencana alam yang terjadi di sejumlah wilayah.
“Ya salah satu faktor juga, tapi di daerah tertentu, makanya skala upah ini tidak merunut rata semua, jadi 38 provinsi naik sama sekian persen, tidak begitu dasarnya,” ucap Wamenaker.