Menaker Jamin UMP Tidak Turun Meski Ekonomi Suatu Daerah Negatif

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Menaker Yassierli Raker dengan Komisi IX DPR
Sumber :
  • VIVA.co.id/M Ali Wafa

Jakarta, VIVA – Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menjamin bahwa tidak akan ada penurunan upah minimum (UMP), meskipun suatu daerah mengalami pertumbuhan ekonomi yang negatif.

img_title Resmi! Pramono Anung Ketok UMP Jakarta 2027 Jadi Rp6,1 Juta, Naik Rp407 Ribu

“Tidak ada istilahnya upahnya turun. Kalau pertumbuhan ekonominya negatif, maka Dewan Pengupahan Daerah tentu mempertimbangkan kenaikan berdasarkan inflasi,” kata Yassierli di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta, Rabu, 17 Desember 2025

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Dia menjelaskan formula kenaikan upah adalah inflasi + (Pertumbuhan Ekonomi x Alfa), dengan rentang Alfa 0,5–0,9 poin. Untuk itu pengupahan akan tetap naik meskipun pertumbuhan ekonomi di suatu daerah tercatat negatif.

img_title Bos BGN: Belanja Bahan Baku MBG Tembus Rp145 Triliun, Ekonomi Harus Bergerak

Menaker Yassierli.

Photo :
  • istimewa.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), terdapat dua provinsi yang mengalami pertumbuhan ekonomi negatif pada triwulan III 2025, yakni Provinsi Papua Barat (-0,02) dan Provinsi Papua Tengah (-4,74).

img_title Ciptakan Nilai Tambah Ekonomi Indonesia, MIND ID Lakukan Konversi 6,8 Juta Ton Sisa Produksi Setiap Tahunnya

“Kami sangat yakin Dewan Pengupahan Daerah punya data, tahu kalau pertumbuhan ekonomi itu tinggi, dan kalau tinggi itu disebabkan oleh apa, kemudian sektor mana yang dominan,” ujar Yassierli.

Selain itu, Yassierli juga melakukan pelatihan kepada Dewan Pengupahan Daerah ihwal penetapan upah minimum di masing-masing daerah.

Diketahui, sebelumnya Presiden Prabowo telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) soal kenaikan upah minimum, dengan formula kenaikan upah yang baru, yakni inflasi + (Pertumbuhan Ekonomi x Alfa), dengan rentang Alfa 0,5–0,9 poin.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Aturan tersebut mengubah rentang Alfa dari PP yang sebelumnya, yakni PP Nomor 51 Tahun 2023. Pada Pasal 26 ayat (6) PP 51/2023, rentang Alfa yang ditetapkan adalah 0,1–0,3 poin.

Dengan demikian, aturan terbaru meningkatkan rentang Alfa menjadi 0,5–0,9 poin.

Ilustrasi buruh saat aksi demo tolak RUU Omnibus Law Cipta Kerja

Tidak Terima UMP DKI Jakarta Rp6,1 Juta, Buruh Bakal Gelar Aksi: Kami Harus Melawan

Ketua Dewan Pimpinan Daerah Serikat Pekerja Nasional, Andre Nassrulah mengatakan pihaknya tidak menerima keputusan penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI

img_title
VIVA.co.id
20 November 2026
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut