Bahlil Jamin Stok LNG buat Semester I-2026 Aman
- [Mohammad Yudha Prasetya]
Jakarta, VIVA – Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia memastikan, stok gas alam cair alias Liquefied Natural Gas (LNG) untuk kebutuhan dalam negeri maupun ekspor di semester I-2026, berada dalam kondisi aman.
Hal itu diutarakannya saat menggelar Konferensi Pers Kesiapan Sektor ESDM Menghadapi Periode Hari Raya Natal Tahun 2025 dan Tahun Baru 2026, di kantor Kementerian ESDM, Jakarta.
“Jadi di 2026 sudah jelas. Baik untuk kebutuhan domestik maupun ekspor, sudah aman,” kata Bahlil, Jumat, 19 Desember 2025.
Sementata untuk keamanan pasokan LNG pada semester II-2026, Bahlil mengakui bahwa pemerintah masih melakukan kalkulasi dan merancang mekanismenya.
Langkah tersebut diambil oleh pemerintah mengacu kepada pengalaman mengatur stok LNG dalam negeri, sehingga tidak perlu mengimpor LNG pada 2025.
Awalnya, pasokan LNG dalam negeri mengalami defisit sebanyak 50 kargo pada 2025. Defisit LNG disebabkan oleh eskalasi permintaan domestik yang melebihi perencanaan pemerintah.
Di sisi lain, pengelola wilayah kerja (WK) gas bumi yang menghasilkan LNG telanjur menjalin kontrak ekspor.
Kontrak ekspor LNG telanjur dijalin sebab pada masa perencanaan pengembangan atau plan of development (POD) WK, pengelola WK harus memastikan kejelasan pasar untuk LNG. Ketika WK berada dalam fase POD, pasar dalam negeri belum bisa menyerap LNG yang dihasilkan.
Sedangkan, Presiden Prabowo Subianto mendorong kedaulatan energi, salah satunya dengan cara mengurangi ketergantungan terhadap impor.
Mencari titik tengah dari permasalahan tersebut, pemerintah pun memutuskan untuk menunda sejumlah kargo ekspor ke 2026 untuk memenuhi kebutuhan domestik.
“Belajar dari tahun 2025, untuk 2026 kami sudah exercise, dengan tidak mengurangi rasa hormat kami dengan teman-teman offtaker yang pasarnya sudah jelas dan kami sudah bicara, untuk 6 bulan pertama sudah jelas, Juli ke atas baru kami rancang,” ujarnya.
Bahlil Ungkap 5 IUP Memiliki Cadangan Rp5.400 Triliun: Ada di NTB, Juga Papua
Menteri Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia mengungkapkan lima izin usaha pertambangan (IUP) di Indonesia yang dilaporkan kepada Prabowo
