Kantornya Digeledah KPK, DJP Kemenkeu Buka Suara

Direktorat Jenderal pajak (DJP)
Sumber :
  • Antara

Jakarta, VIVA – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan buka suara atas penggeledahan kantor DJP oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pada siang hari ini, Selasa, 13 Januari 2026.

img_title Kata Raffi Ahmad, KPK Pernah Bilang Pejabat Publik Terima Kerja Sama Sebagai Pekerja Seni Tak Langgar Aturan

Penggeledahan oleh KPK itu terkait kasus dugaan suap pengaturan pajak, yang melibatkan tiga orang pegawai Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Jakarta Utara yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Rosmauli mengatakan, pihaknya menghormati dan mendukung langkah hukum yang dilakukan KPK, termasuk dalam langkah penggeledahan kantor DJP tersebut.

img_title KPK Beberkan Cara Tersangka Korupsi Dana BNPB Raup Uang, Modusnya Bikin Geleng Kepala

"DJP menghormati dan mendukung langkah KPK dalam menjalankan tugas penegakan hukum," kata Rosmauli dalam keterangannya, Selasa, 13 Januari 2026.

Gedung KPK

Photo :
  • Antara

img_title Jasa Influencer Rp14,7 M Disorot, KPK Persilakan Masyarakat Melapor

Dia menambahkan, DJP Kemenkeu juga akan bersikap kooperatif dengan KPK, dalam memberikan informasi yang diperlukan dalam pemeriksaan pada kasus korupsi tersebut.

"Sehubungan dengan kegiatan penggeledahan oleh penyidik KPK di lingkungan DJP, kami bersikap kooperatif dan siap memberikan dukungan yang diperlukan sepenuhnya sesuai ketentuan," ujar Rosmauli.

Selain itu, untuk kejelasan terkait proses penegakan hukum atas kasus tersebut, Rosmauli mengatakan bahwa pihaknya akan menyerahkan seluruh penjelasan perkara kepada pihak KPK.

"Untuk detil perkara dan penjelasan lebih lanjut, kami menyerahkan sepenuhnya kepada KPK," ujarnya.

Sebagai informasi, KPK telah menetapkan 5 orang tersangka terkait kasus suap pengurangan nilai pajak, yang terjadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Jakarta Utara. Tiga dari lima orang tersangka itu merupakan pegawai pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Jakarta Utara, yang juga telah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi oleh KPK. 

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Laporan KPK menyebut bahwa terdapat dugaan kebocoran pajak mencapai hampir Rp 60 miliar, dalam kasus yang turut melibatkan PT Wanatiara Persada (WP) tersebut. Awalnya, PT WP melaporkan kewajiban pajak tahun 2023 pada September 2025. Tim pemeriksa dari KPP Madya Jakut kemudian melakukan pemeriksaan potensi adanya kekurangan bayar. Atas hasil pemeriksaan KPP Madya Jakut itu, PT WP menyampaikan sanggahan.

Dalam proses sanggahan inilah terjadi tawar menawar yang melibatkan PT WP dengan Kepala Seksi Pengawas dan Konsultasi KPP Madya Jakarta Utara. Dari situ lah kebocoran pajak ketahuan oleh komisi anti rasuah.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut