Usai Kunker Luar Negeri, Prabowo Panggil Purbaya dan Menteri Lainnya ke Hambalang
- Instagram @sekretariat.kabinet
Jakarta, VIVA – Sejumlah menteri kabinet dan pejabat negara dipanggil Presiden Prabowo Subianto ke kediaman pribadinya di Hambalang, Jawa Barat, pada hari Minggu, 25 Januari 2026 kemarin.
Dalam unggahan di akun Instagram @sekretariat.kabinet yang dikutip pada Senin, 26 Januari 2026, pemanggilan sejumlah menteri kabinet itu dilakukan Prabowo usai melakukan rangkaian kunjungan luar negeri dari Inggris hingga Prancis beberapa waktu lalu.
Para menteri diminta memberikan laporan khusus terkait perkembangan dari sejumlah program strategis, yang diembannya masing-masing dalam beberapa waktu terakhir.
Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas di Hambalang, Bogor, Jabar
- ANTARA/HO-Sekretariat Kabinet
Unggahan di akun Instagram @sekretariat.kabinet itu menjelaskan bahwa masing-masing menteri seperti Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, dimintai laporan soal perkembangan sektor perbankan oleh Prabowo.
Sementara Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, diminta soal laporan perkembangan sektor energi, khususnya dari sektor minyak dan gas (migas).
Lalu Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, diminta melaporkan soal perkembangan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih di seluruh Tanah Air.
Kemudian Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin dan Panglima TNI, Agus Subiyanto, ditanyai soal perkembangan kebijakan di sektor pertahanan.
Sementara Jaksa Agung, ST Burhanuddin, juga diminta melaporkan soal perkembangan Satgas Penertiban Kawasan Hutan.
Daftar nama sejumlah menteri kabinet dan pejabat negara yang juga diminta menghadap ke Hambalang itu antara lain yakni Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto, Sekretaris Kabinet Tedy Indra Wijaya, Kepala BIN M. Herindra, dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.
Hasil Pertemuan DPR dan Prabowo soal Penguatan Tata Kelola Data Usai UU SDI Disahkan, Ini Arahan Presiden
DPR bertemu Presiden Prabowo membahas penguatan tata kelola data nasional usai UU Satu Data Indonesia disahkan, termasuk integrasi data, penyaluran bansos, dan keamanan.
