BEI Siapkan Jurus Jitu Rayu MSCI
- vivanews/Andry Daud
Jakarta, VIVA — PT Bursa Efek Indonesia (BEI) terus bergerak merespons keputusan Morgan Stanley Capital International (MSCI) terkait pembekuan pengaturan ulang (rebalancing) indeks saham Indonesia. Kini, BEI dalam tahap penyusunan metodologi penghitungan free float saham untuk dibahas lebih lanjut dengan MSCI.
Direktur Utama BEI, Iman Rachman mengatakan, pihaknya tengah memformulasikan pendekatan yang akan didiskusikan dengan MSCI. Iman berharap proses diskusi dapat berjalan sebelum Mei 2026.
“Kita tidak tahu requirement dia apa, dan ini yang kita bisa serahkan, dikasih dalam waktu satu bulan sejak kita ketemu. Jadi artinya, ketemu berikutnya tentu saja, kita sedang formulasikan apa yang bisa kita berikan,” kata Iman dikutip dari Antara pada Kamis, 29 Januari 2026.
Iman menjelaskan, rumusan sebelumnya yang telah disampaikan BEI sejatinya sudah memenuhi kebutuhan transparansi free float saham di Indonesia. Namun, pengumuman yang dirilis pada Rabu, 28 Januari 2026, mengindikasikan adanya perbedaan pandangan dan MSCI dinilai belum sepenuhnya puas dengan formulasi yang diajukan BEI.
“Kita merasa bahwa apa yang kami sampaikan mungkin cukup, (tapi) mereka merasa nggak cukup. Nah ini yang terus terang, diskusi itu akan terus berlangsung,” ujar Iman.
Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI), Iman Rachman
- [Mohammad Yudha Prasetya]
Ia menegaskan, BEI sedang mengupayakan waktu tambahan kepada MSCI untuk melanjutkan pembahasan lebih mendalam. Diskusi tersebut diharapkan dapat menghasilkan titik temu terkait kebutuhan transparansi yang diminta oleh penyedia indeks global tersebut.
Sebagai informasi, jajaran pimpinan BEI telah bertemu langsung dengan manajemen MSCI di New York, Amerika Serikat, pada pekan lalu. Pertemuan itu membahas perubahan metodologi penghitungan free float saham-saham di Indonesia.
Direktur Pengembangan BEI, Jeffrey Hendrik, menyebut diskusi berjalan konstruktif. Salah satu poin yang dibahas adalah perbedaan kriteria free float di pasar modal Indonesia yang dinilai lebih ketat dibandingkan negara lain.
Di Indonesia, kepemilikan saham sebesar 5 persen tidak dihitung sebagai free float. Sementara di sejumlah bursa negara lain, kepemilikan hingga 10 persen masih masuk dalam kategori free float.
“Kita juga tetap ingin mendengar kira-kira ekspektasi dari MSCI apa? Nah, misalnya kemudahan untuk melihat data dan lain-lain, apa yang bisa kita provide tentu akan kita usahakan,” imbuh Jeffrey.
