Airlangga Tegaskan Program MBG dan KDMP Tak Terdampak Efisiensi Anggaran
- Biro Pers Sekretariat Presiden
Jakarta, VIVA – Pemerintah saat ini tengah menyusun rencana efisiensi anggaran sejumlah Kementerian/Lembaga (K/L), sebagai salah satu upaya menjaga defisit APBN Tahun Anggaran 2026 tetap di bawah 3 persen.
Namun Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto memastikan, program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) tidak terdampak kebijakan efisiensi anggaran.
Dia mengatakan, pemerintah tak akan melakukan pemangkasan anggaran pada program-program unggulan.
“Anggaran program unggulan tidak dipotong sama sekali,” kata Airlangga di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin, 16 Maret 2026.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto
- [Mohammad Yudha Prasetya]
Menurutnya, sejumlah program unggulan pemerintah tidak menjadi sasaran efisiensi, karena memiliki daya investasi jangka panjang bagi perekonomian nasional serta kesejahteraan masyarakat.
Sementara upaya efisiensi akan dilakukan pada pos-pos belanja yang berpotensi memberikan tambahan ruang fiskal. Sehingga pemerintah diakui Airlangga saat ini tengah mengevaluasi pos belanja potensial tersebut.
Hal itulah yang membuat Airlangga menggelar Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) yang melibatkan sejumlah kementerian, termasuk Kementerian Keuangan pada Senin sore, 16 Maret 2026.
Langkah tersebut merupakan wujud dari arahan Presiden Prabowo Subianto agar defisit APBN tetap terjaga di bawah 3 persen.
“Jelas arahan Bapak Presiden, kita menjaga defisit di 3 persen. Dan tadi ada rapat koordinasi khusus untuk menyikapi tindak lanjut daripada sidang paripurna kemarin,” kata Airlangga.
Namun, pemerintah belum menetapkan angka final efisiensi anggaran belanja K/L. Keputusan itu nantinya bakal diumumkan oleh Prabowo. (Ant).
Mendagri Tegaskan Reforma Agraria untuk Kepentingan Rakyat
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan reforma agraria harus diarahkan untuk mewujudkan keadilan dan memastikan pengelolaan tanah rakyat.
