Menteri PU Dody Hanggodo Sebut Dirinya Jadi Target Deep State: Dirjen Untouchable Itu Ada!
- VIVA/Siska Permata Sari
Ia juga mengungkap sejumlah kejanggalan lain dalam laporan, termasuk data yang dinilai tidak masuk akal secara kronologi. Hal ini semakin memperkuat alasannya untuk melakukan pendalaman lebih lanjut sebelum mengambil langkah lanjutan.
"Tapi secara pribadi, yang namanya deep state dan dirjen “untouchable” itu ada," ungkapnya.
Meski begitu, Dody menegaskan bahwa ia tidak akan terburu-buru membawa persoalan ini ke ranah hukum. Ia memilih untuk menunggu hasil lengkap dari Inspektorat Jenderal sebelum menentukan langkah berikutnya, termasuk kemungkinan pelibatan aparat penegak hukum (APH).
Terkait penanganan temuan Rp1 triliun, ia sebelumnya menyatakan bahwa jika ditemukan indikasi tindak pidana korupsi, maka kasus tersebut akan dilaporkan sesuai mekanisme yang berlaku. Namun, ia juga menekankan bahwa pengembalian kerugian negara tetap menjadi prioritas awal.
Di sisi lain, Dody memastikan bahwa langkah-langkah pengamanan anggaran telah dilakukan, termasuk rotasi pejabat strategis dan penguatan sistem pengawasan internal. Ia juga berencana mengaktifkan komite audit guna memastikan proses pemeriksaan berjalan lebih transparan.
Ia menilai, fenomena “deep state” menjadi tantangan serius dalam upaya pembenahan birokrasi, terutama di kementerian dengan anggaran besar seperti PU. Meski demikian, ia menegaskan komitmennya untuk tetap menjalankan proses bersih-bersih internal sesuai arahan pemerintah.
“Ini hanya membuktikan bahwa deep state itu benar-benar ada dan mengganggu stabilitas pemerintahan,” ujar Dody.
Hingga kini, Kementerian PU masih menunggu hasil final dari Inspektorat Jenderal terkait temuan tersebut. Keputusan terkait langkah hukum maupun penetapan pihak yang bertanggung jawab akan ditentukan setelah seluruh data dan bukti terkumpul secara lengkap.
Fasilitas di NTB dan NTT Belum Lengkap, Pramono Anung: Jakarta Siap Bantu Gelar PON 2028
Pramono Anung mengungkap kesepahaman dengan Menpora serta gubernur NTB dan NTT. Jakarta siap menjadi tuan rumah pendukung PON 2028 jika fasilitas belum tersedia.
