Bahlil Jamin Cadangan BBM RI Aman Karena Berada di Atas Standar Minimum Nasional
- [tangkapan layar]
Jakarta, VIVA – Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia menegaskan, cadangan BBM di dalam negeri saat ini berada dalam kondisi aman, karena berada di atas standar minimum nasional.
Hal itu disampaikannya dalam Konferensi Pers Terkait Kebijakan Pemerintah Dalam Menyikapi Kondisi Geopolitik Global Terkini, yang digelar secara virtual.
"Kepada seluruh masyarakat Indonesia yang saya cintai, cadangan BBM kita semuanya di atas standar minimum nasional," kata Bahlil, Selasa 31 Maret 2026.
Konferensi Pers Terkait Kebijakan Pemerintah Dalam Menyikapi Kondisi Geopolitik Global Terkini
- [tangkapan layar]
"Baik itu solar maupun bensin, termasuk dengan gas, termasuk dengan avtur, termasuk juga dengan LPG," ujarnya.
Dia menambahkan, hal itu berarti bahwa di tengah ketegangan kondisi geopolitik global yang terjadi saat ini dan belum diketahui akan berlangsung sampai kapan, Indonesia masih berada dalam kondisi stabil. Meskipun, sejumlah negara lain bahkan telah melakukan berbagai macam kebijakan dalam rangka efisiensi.
"Kita bersyukur kepada Allah SWT, dan atas petunjuk dan arahan Bapak Presiden, cadangan BBM kita semuanya di atas standar minimal nasional," kata Bahlil.
Kemudian, Bahlil juga menyampaikan bahwa terkait dengan implementasi B50 atau bahan bakar nabati (biodiesel), dipastikan bahwa produksi nasional di tahun 2026 ini akan mencapai posisi surplus.
Dia mengakui, hal itu tidak terlepas dari keberhasilan pemerintah dalam berbagai upaya untuk segera mengoperasikan Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan, yang berlokasi di Kalimantan Timur.
"Saya juga menyampaikan bahwa dengan implementasi B50, maka insyaAllah di tahun ini kita akan mengalami surplus untuk solar kita," kata Bahlil.
"Jadi, ini menjadi kabar baik begitu RDMP di Kalimantan Timur sudah kita operasikan," ujarnya.
Bahlil Jadi Menteri Terpopuler Versi Survei IPO
Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, menempati posisi teratas dalam tingkat popularitas menteri berdasarkan hasil survei Indonesia Political Opinion (IPO).
