Menko Airlangga: WFH ASN Bisa Hemat APBN Rp6,2 Triliun
- Biro Pers Sekretariat Presiden
Jakarta, VIVA – Pemerintah resmi menetapkan kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) untuk aparatur sipil negara (ASN) selama satu hari dalam satu pekan pada hari Jumat.Â
Kebijakan WFH untuk ASN selama satu hari dalam sepekan ini bisa menghemat APBN senilai Rp6,2 triliun karena adanya pengurangan konsumsi BBM masyarakat.
"Potensi penghematan WFH ASN yang langsung ke APBN adalah Rp 6,2 triliun berupa penghematan kompensasi BBM," kata Menko bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto dalam konferensi pers, Selasa, 31 Maret 2026.
Tak hanya itu, nilai penghematan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) masyarakat juga fantastis yakni Rp59 triliun.
"Sementara total pembelanjaan BBM masyarakat berpotensi untuk dihemat juga sebesar Rp59 triliun," tutur dia.Â
Airlangga menjelaskan bahwa kebijakan WFH 1 hari dalam seminggu bagi ASN berlaku mulai 1 April 2026.Â
Di samping itu, pemerintah juga akan memberlakukan efisiensi mobilitas, termasuk pembatasan penggunaan kendaraan dinas sebesar 50 persen, kecuali kendaraan operasional dan listrik, serta mendorong penggunaan transportasi publik.
"Jadi mengurangi kendaraan dinas dan menggunakan semaksimal mungkin transportasi publik," dia menambahkan.
Pemerintah pun mengimbau sektor swasta untuk memberlakukan kebijakan serupa agar turut serta membangun budaya kerja baru. Namun, Airlangga mengatakan, kebijakan tersebut akan mempertimbangkan karakteristik dan kebutuhan masing-masing sektor usaha.
"Adapun pengaturan (WFH bagi swasta) nanti melalui surat edaran Menteri Ketenagakerjaan, juga mencakup gerakan efisiensi penggunaan energi di tempat kerja," lanjut Airlangga.
Tetapi, sejumlah sektor dikecualikan dari kebijakan ini dan tetap diharapkan bekerja di kantor atau lapangan.
Sektor tersebut meliputi layanan publik seperti kesehatan, keamanan, dan kebersihan, serta sektor strategis seperti industri, energi, air, bahan pokok, makanan dan minuman, perdagangan, transportasi, logistik, dan keuangan.
Batas Penghasilan Tidak Kena Pajak Diwacanakan Naik pada 2027, Jadi Berapa?
Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan wacana menaikkan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) baru akan dibahas untuk program 2027.
