Rupiah Terus Anjlok, Anggota DPR Minta Pemerintah Lakukan Ini!
- Dok. Istimewa
Jakarta, VIVA – Lonjakan nilai tukar dolar Amerika Serikat (AS) yang menembus level psikologis baru sebesar Rp17.600 per Jumat, 15 Mei 2026 memicu perhatian mendalam dari kalangan parlemen.Â
Anggota Komisi XI Fraksi DPR RI, Erik Hermawan, mengingatkan pemerintah dan otoritas moneter untuk segera memperkuat bauran kebijakan guna memitigasi dampak penularan terhadap stabilitas makroekonomi dan daya beli masyarakat.
Erik menekankan bahwa pelemahan rupiah saat ini dipicu oleh tekanan ganda, yakni faktor eksternal berupa eskalasi geopolitik global di Timur Tengah yang memicu capital outflow, serta faktor domestik terkait persepsi risiko fiskal ke depan.
Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dollar
- VIVA.co.id/M Ali Wafa
Mengingat struktur industri nasional yang masih memiliki ketergantungan tinggi terhadap bahan baku impor mencapai 70 persen di sektor kimia, tekstil, elektronik, hingga farmasi depresiasi ini dipastikan akan mendongkrak biaya produksi.
"Kita sedang menghadapi ancaman inflasi barang impor yang nyata. Ketika biaya modal dan bahan baku melonjak akibat melemahnya rupiah, produsen dihadapkan pada pilihan sulit, mengikis margin keuntungan atau membebankan biaya tersebut kepada konsumen melalui kenaikan harga. Di tingkat akar rumput, perajin komoditas pangan seperti tahu dan tempe sudah mulai kelabakan menyiasati harga kedelai domestik yang melambung jauh di atas harga internasional," ujar Erik Hermawan dalam keterangan resminya, Minggu, 17 Mei 2026.
Sebagai bagian dari Komisi XI yang membidangi keuangan dan perbankan, Erik mengapresiasi tujuh langkah taktis yang telah disiapkan oleh Bank Indonesia (BI), termasuk intervensi pasar valas dan pengetatan likuiditas dolar.Â
Namun, ia menggarisbawahi bahwa stabilitas nilai tukar tidak bisa hanya bertumpu pada instrumen moneter semata. Ia menyebut sinergi fiskal yang agresif dari Kementerian Keuangan untuk menjaga kesinambungan jangka pendek.
Erik mendorong pemerintah untuk segera mengaktifkan mekanisme Bond Stabilization Fund (BSF) secara akuntabel demi meredam gejolak di pasar Surat Berharga Negara (SBN).Â
Selain itu, ia mendesak pemanfaatan pos anggaran darurat atau situasi tidak terduga untuk merealisasikan subsidi ongkos logistik dan distribusi pangan, terutama pada komoditas pokok yang harga ecerannya mulai melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET).
