Diminta Kepala BGN, Purbaya Bakal Pangkas Anggaran Program MBG 2026
- [Mohammad Yudha Prasetya]
Jakarta, VIVA – Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan, pemerintah bakal memangkas anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tahun 2026, sesuai permintaan Badan Gizi Nasional (BGN).
Purbaya menjelaskan bahwa permintaan itu sebelumnya telah disampaikan langsung oleh kepala BGN, Nanik S. Deyang, saat menggelar pertemuan dengan jajaran pejabat Kementerian Keuangan pada Kamis, 25 Juni 2026.
“Kepala BGN kemarin sudah ke sini (Kemenkeu), dan dia melaporkan akan ada penghematan lebih lanjut dari program BGN,” kata Purbaya dalam media briefing di Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat, 26 Juni 2026.
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa
- [Mohammad Yudha Prasetya]
Karenanya, Purbaya memastikan bahwa nantinya anggaran program MBG akan menurun drastis, dari jumlah sebelumnya yang mencapai sebesar Rp 335 triliun.
Namun, Purbaya tak menjelaskan secara detil berapa besar potensi pemotongan atau penghematan anggaran untuk program MBG tersebut. “Saya pikir cukup signifikan. Tapi nanti biar kepala BGN yang mengumumkan,” ujarnya.
Dalam pertemuan dengan Kepala BGN itu, Nanik diakui Purbaya juga telah menyampaikan kesulitan soal pengawasan pelaksanaan program MBG di daerah. Merespons hal tersebut, Purbaya pun bakal membentuk tim guna membantu BGN dalam hal pengawasan.
Nantinya, lanjut Purbaya, Kemenkeu akan meminta kepada kantor-kantor cabang di daerah, untuk membantu BGN dalam memantau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayahnya masing-masing secara berkala.
“Nanti orang-orang saya di daerah Monitor SPPG secara berkala, jadi saya punya alat dan saya bisa kontrol ke anggaran. Mereka juga setuju kalau gak benar boleh tutup aja,” ujarnya.
Diketahui, total alokasi anggaran Program MBG tahun 2026 adalah Rp 335 triliun, dimana per Mei 2026 baru terealisasi sekitar 26,3 persennya.
BGN Tutup Sementara 1.999 Dapur MBG Gegara Belum Daftar SLHS
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono mengatakan 1.999 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia karena belum mendaftar SLHS
