POJK Baru BPR Perkuat Permodalan Tekan Risiko Operasional

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae
Sumber :
  • [Istimewa]

Jakarta, VIVA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Peraturan OJK (POJK) Nomor 7 Tahun 2026 sebagai upaya mendorong industri bank perekonomian rakyat (BPR) untuk meningkatkan daya saing melalui penguatan permodalan. Dengan harapan mampu mencapai economic of scale dalam menghadapi tantangan dan persaingan yang semakin ketat.

img_title Bukan Transparansi atau Likuiditas, Ini Catatan MSCI untuk Pasar Modal Indonesia

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menjabarkan, POJK Nomor 7 Tahun 2026 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum BPR mulai berlaku pada 30 Juni 2026. Adapun POJK ini merupakan penyempurnaan POJK sebelumnya yang mengatur mengenai permodalan, yaitu POJK Nomor 5/POJK.03/2015.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

“Melalui permodalan yang kuat diharapkan BPR dapat meningkatkan daya saingnya, menjalankan fungsi intermediarinya dengan baik, dan dapat menyerap risiko yang timbul atas kegiatan operasionalnya,” kata dalam keterangannya, di Jakarta, dikutip Senin, 6 Juli 2026.

img_title OJK Berantas Ribuan Pinjol Ilegal, 702 Ribu Rekening Scam Diblokir dan Rp207 Miliar Dikembalikan

Melalui POJK 7/2026 juga dilakukan penyelarasan dengan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar akuntansi terkini yang berlaku bagi BPR, antara lain POJK Nomor 7 Tahun 2024 tentang BPR dan BPR Syariah, POJK Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kualitas Aset BPR, dan SEOJK Nomor 21 Tahun 2024 tentang Panduan Akuntansi Perbankan bagi BPR.

Dalam POJK ini diatur mengenai pemenuhan modal inti minimum melalui penambahan modal disetor/modal sumbangan berupa aset tetap dalam bentuk tanah dan bangunan dengan persyaratan tertentu.

img_title OJK Respons Usulan Dasco soal Rating Bursa RI Mandiri Usai Polemik MSCI

Kemudian, POJK 7/2026 juga memberikan relaksasi batas waktu pemenuhan kelengkapan administrasi dalam pemenuhan persyaratan modal disetor, serta penyesuaian komponen permodalan antara lain penyesuaian saldo surplus revaluasi aset tetap menjadi komponen modal inti.

Dalam rangka mendorong enforcement pemenuhan modal inti minimum BPR, POJK ini juga mengatur penyempurnaan sanksi bagi BPR yang melanggar kewajiban pemenuhan modal inti minimum.

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) (foto ilustrasi)

IHSG Ambruk 1,99 Persen ke 5.266, Rupiah Rp18.167 dan Minyak Brent Jadi Beban

IHSG sore hari ini, Selasa 27 Oktober 2026 ditutup anjlok 1,99 persen ke 5.266,13 akibat rupiah melemah ke Rp18.167, harga minyak Brent US$112, dan tekanan jual saham.

img_title
VIVA.co.id
27 Oktober 2026
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut