Kendaraan Nunggak Pajak Pergi Ke Daerah Ini Dilarang Beli BBM

Ilustrasi SPBU Pertamina.
Sumber :
  • Pertamina

Jakarta, VIVA – Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Melki Laka Lena menegaskan kebijakan larangan pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi bagi kendaraan yang belum melunasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan kendaraan berpelat luar daerah tetap berlaku. Hal tersebut, sebagai upaya memastikan subsidi energi tepat sasaran.

img_title Mobil Chery Q Ini Tampil Beda di GAW 2026

"Yang ingin kita tegakkan adalah asas keadilan. Masyarakat yang sudah menjalankan kewajibannya membayar pajak harus memperoleh haknya untuk mendapatkan BBM bersubsidi. Jangan sampai mereka yang taat justru kehilangan hak karena kuota sudah habis digunakan oleh pihak yang tidak memenuhi kewajibannya," katanya di Kupang, Senin.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Ia menjelaskan Pergub Nomor 13 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Pajak Alat Berat diterbitkan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak sekaligus memastikan kuota BBM bersubsidi yang dialokasikan pemerintah pusat benar-benar dinikmati masyarakat yang berhak.

img_title Perluas Pemerataan Energi, Pertamina Patra Niaga Realisasikan 588 Titik BBM Satu Harga dan Gandeng 966 KDKMP

Menurut dia, selama ini pemerintah daerah menerima banyak laporan mengenai cepat habisnya kuota BBM bersubsidi di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).

Setelah dilakukan evaluasi, salah satu penyebabnya adalah masih adanya kendaraan berpelat luar daerah maupun kendaraan yang menunggak pajak membeli BBM bersubsidi.

img_title Mobil Listrik SUV Ini Dibanderol Rp500 Jutaan di GAW 2026

Karena itu, kendaraan berpelat NTT, baik berkode DH, EB maupun ED, tetap dapat membeli BBM bersubsidi sepanjang telah melunasi PKB.

Sebaliknya, kendaraan berpelat luar daerah maupun kendaraan berpelat NTT yang masih memiliki tunggakan pajak belum dapat memperoleh BBM bersubsidi hingga kewajiban perpajakannya diselesaikan.

"Ini bukan untuk mempersulit siapa pun. Kita ingin memastikan subsidi pemerintah benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak. Yang sudah memenuhi kewajiban harus mendapatkan haknya," ujarnya.

Melki menegaskan kebijakan tersebut tidak semata-mata bertujuan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), melainkan juga membangun budaya kepatuhan serta mewujudkan keadilan fiskal bagi masyarakat NTT.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Menurut dia, masyarakat yang memanfaatkan infrastruktur dan pelayanan publik di NTT memiliki tanggung jawab untuk berkontribusi terhadap pembangunan daerah melalui pembayaran pajak kendaraan.

"Kalau seseorang sudah menjalankan kewajibannya kepada daerah, maka negara juga wajib melindungi haknya. Itulah semangat utama Pergub ini," katanya. (Ant)

Mobil Lepas L6 EV di GAW 2026

Mobil Listrik SUV Menengah Ini Dibanderol Rp419 Juta di GAW 2026

Pasar mobil listrik di Indonesia semakin ramai dengan kehadiran berbagai model SUV. Persaingan tersebut semakin menarik setelah Lepas yang menghadirkan Lepas E6 EV.

img_title
VIVA.co.id
21 November 2026
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut