Wagub Erwan Minta Masyarakat Jabar Berpartisipasi dalam Sensus Ekonomi 2026

Wakil Gubernur Jawa Barat, Erwan Setiawan
Sumber :
  • Cepi Kurnia/tvOne/Bandung

Jakarta, VIVA – Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Barat (Jabar) melaksanakan pendataan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) terhadap Wakil Gubernur Jawa Barat, Erwan Setiawan, di rumah dinasnya di Jalan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung.

img_title Hadiri KTT ASEAN-Tiongkok, Prabowo: Perdamaian Harus Dijaga

Pendataan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan SE2026 yang bertujuan menghasilkan data ekonomi yang lengkap, akurat, dan mutakhir sebagai dasar penyusunan berbagai kebijakan pembangunan nasional maupun daerah. Kegiatan ini juga menjadi wujud dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat terhadap penyelenggaraan sensus BPS.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Proses pendataan dilakukan oleh Ferendra Kusdwinuryanto Saputro sebagai Petugas Pemeriksa Lapangan (PML) dan Ria Yunita Emkaen sebagai Petugas Pendataan Lapangan (PPL). Kepala BPS Provinsi Jawa Barat, Margaretha Ari Anggorowati, turut hadir mendampingi dalam kegiatan pendataan tersebut.

img_title Prabowo Sebut Potensi Ekonomi Digital ASEAN Bisa Tembus US$2 Triliun pada 2030

Usai proses wawancara, kegiatan dilanjutkan dengan pengambilan dokumentasi di Rumah Dinas Wakil Gubernur Jawa Barat serta pemasangan stiker SE2026 sebagai tanda bahwa pendataan telah selesai dilaksanakan.

Pada kesempatan tersebut, Erwan mengapresiasi pelaksanaan SE2026. Ia mengajak seluruh masyarakat, khususnya para pelaku usaha di Jawa Barat, untuk berpartisipasi aktif dan memberikan data yang benar, lengkap, serta jujur kepada petugas BPS.

img_title Jenderal Maruli Turun ke Pulau Natuna, Ungkap 2 Persoalan Penting di Pulau Terluar Itu

"Saya mengajak masyarakat Jawa Barat untuk berperan aktif dalam mengikuti Sensus Ekonomi ini demi perbaikan ekonomi di Jawa Barat khususnya dan Indonesia pada umumnya," ujar Erwan, dikutip Kamis, 9 Juli 2026.

Melalui SE2026, BPS Provinsi Jawa Barat berkomitmen menghadirkan data berkualitas yang dapat dimanfaatkan sebagai dasar perencanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan pembangunan ekonomi. Dukungan dari seluruh lapisan masyarakat, khususnya masyarakat Jawa Barat, diharapkan mampu mewujudkan data statistik yang semakin akurat demi mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Jawa Barat. (LAN)

Presiden KSPI sekaligus Partai Buruh, Said Iqbal di Kompleks Istana Kepresidenan

KSPI Usulkan Penghasilan Tidak Kena Pajak Naik Jadi Rp7,5 Juta, Ini Alasannya

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengusulkan kenaikan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dari Rp4,5 juta menjadi Rp7,5 juta per bulan

img_title
VIVA.co.id
16 November 2026
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut