Bahlil Sebut Harga BBM Non-subsidi Berpotensi Turun, Asal...
- Yeni Lestari/VIVA
Jakarta, VIVA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia mengatakan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi berpotensi turun apabila tren harga minyak mentah dunia terus melemah.
Pemerintah, kata Bahlil, tengah menghitung dampak pergerakan harga minyak dunia dan akan segera menggelar rapat bersama PT Pertamina (Persero) serta badan usaha penyedia BBM lainnya untuk membahas kemungkinan penyesuaian harga.
"Saya sudah menghitung dan saya akan melakukan rapat dengan badan usaha dari Pertamina maupun beberapa badan usaha lain. Ketika harga minyak dunia turun, kita akan menyesuaikan," kata Bahlil kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin, 20 Juli 2026.
Bahlil menuturkan, pemerintah tetap berhati-hati dalam mengambil keputusan karena harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) maupun harga minyak dunia masih berfluktuasi.
Dia menegaskan kebijakan penyesuaian harga BBM nonsubsidi harus mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan konsumen dan keberlangsungan usaha pelaku industri migas.
"Jadi dalam kondisi seperti ini kita mencari formulasi yang bijak, yang tidak memberatkan rakyat pengguna, khususnya yang nonsubsidi. Ini kan totalnya 20 persen, ini saudara-saudara kita yang mampu. Tapi juga kita tidak memberatkan pelaku usaha di sektor perminyakan," jelas Bahlil.
Selain membahas harga BBM, Bahlil mengaku telah melaporkan kepada Presiden RI Prabowo Subianto mengenai kerja sama pengadaan minyak mentah dan BBM dengan sejumlah negara.
Menurutnya, pasokan energi nasional dipastikan aman hingga akhir tahun.
"Alhamdulillah kita juga clear sampai dengan insya Allah akhir tahun nggak ada masalah. Sudah barang tentu kita juga memastikan bahwa kenaikan terhadap BBM subsidi insya Allah enggak ada kenaikan sama sekali," tandas dia. (Ant)
Bahlil Buka Suara soal Pengurangan Ekspor Gas ke Singapura, Tegaskan Tak Langgar Kontrak
Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia buka suara terkait penyataan Perdana Menteri Singapura, Lawrance Wong perihal kebijakan RI memangkas ekspor gas ke Singapura
