Prabowo Bongkar Dugaan Permainan di BUMN, Pengadilan Ad Hoc Jadi Opsi Usut Direksi

Presiden Prabowo Subianto
Sumber :
  • Biro Persk Sekretariat Presiden

Jakarta, VIVA – Presiden Prabowo Subianto membuka kemungkinan membentuk pengadilan ad hoc untuk mengusut dugaan penyimpangan yang dilakukan jajaran direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam kurun waktu hingga 30 tahun ke belakang.

img_title Bareskrim Buka Suara soal Nasib Eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit dan Irjen Ahrie Sonta dalam Kasus Makar

Wacana tersebut disampaikan Prabowo saat berpidato dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 14 Agustus 2026.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Prabowo menilai langkah khusus diperlukan untuk menangani dugaan persoalan di tubuh BUMN yang dinilai sudah berlangsung cukup lama.

img_title Pemerintah Dorong BUMN Perkuat Ekonomi Rakyat, Pemberdayaan Lansia Jadi Contoh

"Mungkin harus kita bentuk suatu pengadilan ad hoc khusus untuk bisa kita usut pengurus-pengurus direksi 30 tahun ke belakang mungkin," tutur Prabowo.

Meski membuka opsi penindakan, Prabowo juga memberikan ruang bagi mantan direksi BUMN yang mengakui kesalahan dan memilih bertobat.

img_title Oleh-oleh Prabowo dari KTT ASEAN dan APEC: Penguatan Kemitraan hingga Investasi Rp1.600 Triliun

Dia bahkan menyatakan akan membawa opsi tersebut kepada DPR untuk dipertimbangkan, termasuk kemungkinan pemberian amnesti khusus.

"Saya akan minta kalau perlu kita memberi juga peluang semacam amnesti khusus untuk mereka yang taubat, mereka yang sadar, mereka yang mengakui, nah ini saya serahkan kepada wakil-wakil rakyat untuk memutuskan," katanya.

Prabowo mengatakan persoalan BUMN tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Dia menyebut jumlah pihak yang perlu dimintai pertanggungjawaban cukup banyak sehingga diperlukan mekanisme khusus.

"Kalau saya laporkan semuanya, saya takut rakyat kita marah semuanya," katanya.

Presiden juga menyoroti kondisi sejumlah BUMN yang dinilai tidak produktif dan terus mengalami kerugian. Namun, dalam laporan keuangan, perusahaan tersebut justru disebut mencatat keuntungan.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Menurut Prabowo, persoalan tersebut semakin serius karena sejumlah BUMN juga memiliki kerja sama dengan perusahaan asing.

"Jadi kita harus menghilangkan ini, permainan-permainan ini," tutur dia.

Prabowo Anugerahi Relawan yang Gugur Tangani Karhutla

Saran ke Prabowo soal Cawapres: Kalau Mau Aman Ambil dari Partai, Rasional Pilih Representasi

Presiden Prabowo Subianto boleh mengambil calon wapres dari partai koalisi, non koalisi, atau unsur keterwakilan daerah dalam hal ini, 4 Pimpinan DPD RI.

img_title
VIVA.co.id
21 November 2026
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut