Berantas Underinvoicing, Bos Danantara: DSI Bakal Pakai Data Lintas Kementerian
- [Istimewa]
Jakarta, VIVA – Chief Executive Officer (CEO) Danantara, Rosan Roeslani menegaskan, PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) bakal turut memperkuat integrasi data lintas kementerian dan lembaga.
Rosan yang juga Menteri Investasi/Kepala BKPM mengatakan, integrasi tersebut memungkinkan pemerintah memantau lebih rinci aktivitas ekspor, mulai dari pelabuhan asal hingga harga dan negara tujuan.
"Kami berterima kasih juha kepada seluruh kementerian terkait, karena kami bisa menarik data baik di semua kementerian yang ada," kata Rosan dalam konferensi pers RAPBN dan Nota Keuangan tahun anggaran 2027 di Kantor Pusat DJP, Jakarta, Jumat, 14 Agustus 2026.
Konpers RAPBN & Nota Keuangan TA 2027
- [Mohammad Yudha Prasetya]
"Baik di Kementerian Keuangan, Bea Cukai, Kementerian Perhubungan, Kementerian ESDM, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, dan kementerian lainnya yang kami integrasikan," ujarnya.
Rosan menyampaikan, integrasi tersebut membuat pemerintah memiliki kemampuan lebih besar, untuk melakukan pemantauan terhadap arus dan nilai ekspor. Menurutnya, berbagai informasi terkait ekspor kini dapat dilihat secara lebih terperinci dan terhubung.
"Jadi kami bisa memantau dari pelabuhan mana, harga berapa, pricing berapa, volume berapa, negara tujuan berapa," kata Rosan.
Dia menjelaskan, salah satu perkembangan yang terlihat dari sistem tersebut adalah menyempitnya kesenjangan antara harga indeks dan harga yang dideklarasikan. Sebelumnya, lanjut Rosan, terdapat kesenjangan atau gap antara kedua indikator tersebut sebelum adanya integrasi melalui DSI.
"Sekarang alhamdulillah begitu ini dihubungkan kita bisa pantau, kita bisa lihat harganya sekarang sangat menempel dengan harga indeks," ujar Rosan.
Dia mengakui, pemerintah memiliki data yang dapat digunakan untuk melihat potensi praktik underinvoicing dalam kegiatan ekspor. Namun, Dia menegaskan bahwa kondisi tersebut kini menunjukkan perbaikan setelah sistem pemantauan dan integrasi data diperkuat.
"Jadi memang kalau dibilang ada under invoicing itu datanya kami ada dan kami bisa lihat, tetapi alhamdulillah ini sekarang sudah membaik, sangat-sangat membaik," kata Rosan.
Ke depannya, pemerintah masih akan melakukan evaluasi dan pemantauan, terhadap perkembangan ekspor pada tiga komoditas. Sesuai arahan Presiden Prabowo, Rosan memastikan bahwa cakupan pemantauan akan diperluas ke komoditas lainnya.
"Sehingga kami bisa mengevaluasi, memonitor, dan juga mendeteksi semua ekspor kita hingga kita bisa mendapatkan nilai yang optimal," ujarnya.
Presiden Prabowo Terapkan Ekspor Satu Pintu Lewat DSI, Bidik Kebocoran Negara akibat Penyelundupan
Prabowo menerapkan ekspor satu pintu melalui DSI untuk mengawasi perdagangan luar negeri dan menekan kebocoran penerimaan negara akibat penyelundupan.
