Strategi LKPP Cegah Korupsi di Sektor Pengadaan Lewat Penguatan Integritas

Kepala LKPP, Sarah Sadiqa
Sumber :
  • Antara

Jakarta, VIVA – Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) berkomitmen memutus praktik korupsi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah (PBJP), melalui penguatan integritas pelaku pengadaan dan ekosistemnya.

img_title Kasus Korupsi Rugikan Negara Rp2 Triliun, Eks Wali Kota Bekasi Diperiksa Kejagung

Kepala LKPP, Sarah Sadiqa mengatakan, upaya tersebut ditempuh melalui Program Pelatihan Antikorupsi dan Pencegahan Korupsi (AKPK), dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP).

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Dia mengatakan, pengadaan barang dan jasa menjadi salah satu sektor yang perlu mendapat perhatian serius dalam upaya pemberantasan korupsi.

img_title Terkuak! Modus Korupsi Kebun Binatang Surabaya, Pengacara Diduga Minta Rp1,5 Miliar untuk Tutup Perkara

Gedung LKPP.

Photo :
  • VIVA/Fikri Halim

Berdasarkan data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2004 hingga kuartal II-2025, terdapat 426 kasus korupsi terkait pengadaan barang dan jasa. Jumlah tersebut menempatkan pengadaan sebagai perkara korupsi terbanyak kedua setelah gratifikasi/penyuapan yang mencapai 1.068 kasus.

img_title Pramono Minta Istri ASN DKI Jakarta Ingatkan Suaminya Tak Korupsi

“Tadi disampaikan oleh Pak Wakil Ketua KPK (Ibnu Basuki Widodo), kasus-kasus korupsi nomor dua setelah penyuapan itu adalah pengadaan barang jasa. Kita tidak mau nomor dua yang konotasinya jadi jelek. Kita ingin nomor dua itu yang terbaik,” kata Sarah, Rabu, 26 Agustus 2026.

Menurutnya, melalui Program Pelatihan Antikorupsi dan Pencegahan Korupsi dalam PBJP, LKPP ingin mendorong transformasi sehingga pengadaan barang dan jasa. Supaya tak hanya menjadi objek pencegahan korupsi, tapi juga menjadi bagian penting dalam upaya pemberantasan korupsi.

“Intinya kita ingin melakukan satu transformasi, tidak hanya sekadar menyusun modul atau kurikulum atau ikut pelatihan, tapi kita mentransformasi manusia-manusianya,” ujarnya.

Sarah mengatakan, program tersebut tidak hanya menyasar profesional pengadaan, tapi juga pihak yang memiliki kewenangan dan kendali dalam proses pengadaan seperti Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ).

LKPP juga menyiapkan jalur ecosystem track yang dapat diikuti oleh penyedia barang dan jasa, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), hingga kelompok masyarakat.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

“Jadi selain dua kelompok tadi, bisa penyedia, kemudian APIP-nya, kemudian dari ekosistem yang lain, kelompok masyarakat atau masyarakat ini juga bisa ikut serta. Itu kami sediakan pada jalur ecosystem track,” kata Sarah.

Sementara itu, Kepala Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa LKPP, Gusti Agung Aju Diah Ambarawaty mengatakan, program pelatihan tersebut ditargetkan dapat diikuti oleh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah (Pemda).

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut