Menhub: Perpres Ojol Bakal Atur Potongan Pengantaran Makanan dan Barang

Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat
Sumber :
  • Yeni Lestari/VIVA

Jakarta, VIVA – Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menyatakan Peraturan Presiden tentang ojek online (Perpres ojol) yang akan segera diterbitkan pemerintah hanya mengatur potongan antaran makanan dan barang, bukan angkutan orang.

img_title Ekonom Unair Ingatkan Efek Bumerang Aturan Komisi Ojol 8 Persen, Pendapatan Driver Bisa Tergerus

Menhub mengatakan pemerintah tidak melakukan perhitungan ulang terhadap potongan biaya layanan sebesar 8 persen untuk angkutan orang karena ketentuan tersebut telah ditetapkan sebelumnya dalam regulasi yang berlaku.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

"Oh, enggak (bukan untuk potongan angkutan orang). Kalau yang untuk angkutan orang kan sudah ditentukan bahwa 8 persen potongannya. Nah, ini (Perpres ojol yang akan terbit) itu untuk pengaturan antaran makanan dan antaran barang yang selama ini kan tidak diatur," ujar Dudy kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu, 2 September 2026.

img_title Jangan Tunggu Jatuh Sakit! Ini Cara Menjaga Daya Tahan Tubuh saat Musim Hujan Mulai Datang

Ia menjelaskan pengaturan baru dalam Perpres ojol akan mencakup layanan pengantaran makanan dan barang yang selama ini belum memiliki ketentuan khusus terkait mekanisme biaya layanan.

"Nah, ini (layanan pengantaran makanan dan barang) yang dicoba diatur sedemikian rupa," beber Menhub.

img_title 7 HP Murah Baterai Jumbo untuk Ojol hingga Pedagang Online, Jangan Lewatkan Fitur Ini!

Dudy mengungkapkan pembahasan aturan tersebut telah dilakukan bersama Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) dan Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) sehingga saat ini pemerintah tengah menyelesaikan tahap finalisasi sebelum aturan resmi diterbitkan.

"Sudah (dibahas bersama Kemensetneg dan Kemkomdigi). Makanya ini sedang difinalkan," tutur Menhub.

Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menyiapkan aturan yang adil dan fokus pada proteksi pengemudi terkait dengan industri pengantaran barang yang terus berkembang di era digital.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Regulasi khusus pengemudi mitra pengantaran barang di era digital itu nantinya bakal menjadi kewenangan dari Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi).

“Sesuai Perpres dan pesan Presiden Prabowo, kita harus melindungi dan memberikan yang terbaik untuk pengemudi,” ujar Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria dalam keterangannya yang diterima dan dikonfirmasi di Jakarta, Rabu, 19 Agustus 2026. (Ant)

Green SM Motor

Baru 2 Bulan, Green SM Bike Harus Angkat Kaki di Indonesia

Green SM Bike menghentikan operasional pada Indonesia pada 20 November 2026, hanya dua bulan setelah diluncurkan. Perusahaan menyiapkan pengembalian deposit, biaya sewa.

img_title
VIVA.co.id
21 November 2026
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut