Skema Baru PPPK Guru Disiapkan, Ini Tahapan dan Catatan Pentingnya
- Istimewa
VIVA – DPR RI dan pemerintah memfinalisasi arah penataan status kepegawaian guru PPPK setelah serangkaian rapat koordinasi. Pembahasan mencakup guru di lingkungan pendidikan dasar dan menengah, guru madrasah negeri, serta guru taman kanak-kanak yang selama ini menghadapi variasi status dan kepastian karier.
Kesepahaman pertama adalah peningkatan status PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu. Langkah ini penting karena status penuh waktu berkaitan dengan kepastian beban kerja, penghasilan, dan keberlanjutan pelayanan pendidikan. Pelaksanaannya tetap membutuhkan pemetaan formasi dan kesiapan anggaran agar kebijakan tidak berhenti sebagai pengumuman.
Pemerintah juga membuka kesempatan bagi guru PPPK penuh waktu untuk mengikuti proses menjadi PNS. Istilah PPPK yang akan diangkat PNS perlu dipahami secara tepat: peluang tersebut bukan konversi otomatis. Guru tetap perlu mengikuti mekanisme pengadaan dan memenuhi persyaratan yang nantinya ditetapkan dalam kebijakan resmi.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan bahwa finalisasi dilakukan setelah DPR menerima banyak aspirasi mengenai PPPK paruh waktu, PPPK penuh waktu, dan keinginan guru untuk memperoleh jalur karier sebagai PNS. Fungsi pengawasan DPR diperlukan untuk memastikan penyelesaian menjangkau kelompok yang selama ini tercecer dalam pendataan.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menekankan perlunya perhitungan lintas kementerian. Kebutuhan guru harus dipetakan berdasarkan jumlah, bidang studi, dan lokasi, kemudian disandingkan dengan kemampuan fiskal. Sinkronisasi data dari kementerian pendidikan, Kementerian Agama, pemerintah daerah, dan instansi kepegawaian menjadi prasyarat penting.
Arah pengalihan status kepegawaian guru menjadi pegawai pemerintah pusat juga perlu diterjemahkan ke aturan pelaksanaan yang rinci. Publik membutuhkan penjelasan mengenai penggajian, penempatan, penilaian kinerja, hak pengembangan kompetensi, serta hubungan koordinasi antara pusat dan daerah.
Bagi guru, kepastian waktu adalah bagian dari kepastian kebijakan. Pemerintah perlu menyediakan kanal informasi resmi yang memuat tahapan, persyaratan, dokumen, dan jadwal. Informasi yang konsisten akan mengurangi spekulasi serta mencegah pihak tidak bertanggung jawab memanfaatkan harapan guru dengan menjanjikan kelulusan atau pengangkatan.
Dari sisi sekolah, penataan status harus menjaga kontinuitas pembelajaran. Perubahan administrasi tidak boleh menyebabkan guru meninggalkan kelas terlalu lama atau memicu kekosongan tenaga pengajar di daerah tertentu. Pemetaan kebutuhan harus mendahului mutasi maupun penempatan ulang.
