Hitung-hitungan dan Formula Penetapan UMP 2027
- ANTARA/Zabur Karuru
Jakarta, VIVA – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan, pemerintah masih menghitung estimasi kebutuhan hidup layak (KHL) sebagai salah satu pertimbangan dalam penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027.
Yassierli usai Rapat Koordinasi (Rakor) Kementerian/Lembaga untuk Pengembangan KEK triwulan III 2026 di Jakarta, Rabu (21/10/2026) mengatakan, perhitungan dilakukan dengan mengacu pada data yang dikumpulkan serta hasil evaluasi kementerian.
Pemerintah menargetkan estimasi KHL dapat segera dirilis sebagai bahan pertimbangan dalam proses penetapan upah minimum.
”Nanti kita evaluasi, kita estimasi, kita hitung dari data yang ada. Nanti kita targetkan keluar dengan estimasi kira-kira KHL itu seperti apa. Tahun lalu (2025) kan kita sudah punya per provinsi,” ujar Yassierli.
Selain menghitung estimasi KHL, Kementerian Ketenagakerjaan juga akan membahas formulasi pengupahan bersama Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional dan Dewan Pengupahan Nasional (Depernas), katanya menerangkan.
Pembahasan tersebut akan mencakup tindak lanjut amanat undang-undang, khususnya mengenai KHL dan survei yang menjadi bagian dari proses penetapan upah minimum.
“Ini kan selesai undang-undang nanti ada pembahasan di LKS Tripartit Nasional, nanti pembahasan karena ada amanatnya itu terkait dengan KHL, terkait dengan survei, nanti kita akan lihat. Nanti di Depernas seperti apa rekomendasinya,” katanya menjelaskan.
Adapun besaran UMP 2027 bakal ditetapkan oleh gubernur di masing-masing provinsi dengan mempertimbangkan masukan dari Dewan Pengupahan Provinsi. (Ant)
Beli Mobil Bekas atau Baru dengan Gaji Rp5,7 Juta, Mana Lebih Masuk Akal?
Gaji Rp5,7 juta ingin punya mobil? Harga Ayla baru dan bekas memang berbeda, tetapi biaya perbaikan transmisi hingga AC perlu dihitung agar keuangan tak boncos.
