Dua Personel KPK yang Bertugas di BGN Bakal Mulai Bekerja Bulan November

Kepala BGN, Sudaryono
Sumber :
  • dok. Humas BGN

Jakarta, VIVA - Badan Gizi Nasional (BGN) memperkuat pembenahan tata kelola internal program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Langkah ini dilakukan sebagai tindak lanjut rekomendasi KPK sekaligus memperkuat sistem pengawasan agar pelaksanaan program berjalan lebih baik.

img_title BGN Dorong Pemenuhan Gizi Anak Berlanjut di Rumah, Telur Jadi Pilihan Terjangkau

Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari, mengungkapkan bahwa dua personel dari KPK dijadwalkan mulai menjalankan penugasan di lingkungan BGN pada pekan kedua November 2026.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Kehadiran dua personel tersebut menjadi bagian dari upaya memperbaiki sistem kelembagaan, memperkuat koordinasi, serta meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan program MBG.

img_title MBG Prasmanan Diperluas, BGN Tetapkan Standar Pelaksanaan yang Ketat

"Rekomendasi dari KPK akan kami tindak lanjuti sambil terus membenahi dan menyusun tata kelola internal agar ke depan tidak terjadi permasalahan seperti sebelumnya. Hal yang paling utama adalah bagaimana program ini dapat terus berjalan dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi seluruh penerima manfaat," kata Agustina dalam keterangan resmi di Jakarta, Sabtu, 7 November 2026.

Menurut Agustina, pembenahan internal menjadi bagian penting untuk memastikan program unggulan pemerintah tersebut dapat berjalan secara berkelanjutan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

img_title BGN Larang Seluruh Dapur MBG Gunakan Beras SPHP dan Minyakita, Sudaryono: Dari Awal Sudah Saya Tegaskan!

Dua Personel KPK Ditugaskan ke BGN Mulai Pekan Kedua November

Agustina menjelaskan, penugasan dua personel KPK di lingkungan BGN akan dilakukan melalui mekanisme penugasan sehingga keduanya menjadi bagian dari pegawai BGN selama menjalankan tugas tersebut.

Kehadiran personel KPK diharapkan dapat membantu memperkuat sistem kelembagaan, terutama dalam aspek koordinasi dan pengawasan internal.

Penugasan ini juga menjadi bagian dari tindak lanjut atas berbagai rekomendasi yang telah disampaikan KPK kepada BGN. Pemerintah melalui BGN ingin memastikan setiap masukan tersebut diterjemahkan menjadi langkah perbaikan yang konkret.

Dengan demikian, pembenahan tidak hanya dilakukan pada aspek administratif, tetapi juga diarahkan untuk memperkuat tata kelola penyelenggaraan program Makan Bergizi Gratis.

BGN Evaluasi Tata Kelola agar Masalah Tidak Terulang

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Selain melibatkan personel KPK, BGN juga akan menindaklanjuti berbagai rekomendasi lembaga antirasuah tersebut melalui evaluasi dan pembenahan sistem internal secara berkelanjutan.

Agustina menegaskan, perbaikan tata kelola diperlukan agar pelaksanaan program MBG dapat berjalan sesuai aturan serta meminimalkan kemungkinan munculnya permasalahan serupa di kemudian hari.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut