Seberapa Rawan Transaksi Digital di RI? Ini Data Serangan Siber Sepanjang 2026

Ilustrasi serangan siber.
Sumber :
  • scmp.com

Jakarta, VIVA - Bank Indonesia (BI) mengungkapkan serangan siber pada sistem pembayaran digital sepanjang 2026 tercatat relatif kecil dibandingkan keseluruhan transaksi yang berhasil diproses. Meski porsinya hanya sebagian kecil, ancaman tersebut tetap menjadi perhatian karena dapat memengaruhi kepercayaan masyarakat dalam menggunakan layanan pembayaran digital.

img_title Bukan Cuma Antivirus, Ini 3 Hal Penting untuk Hadapi Serangan Siber

Deputi Gubernur BI Filianingsih Hendarta menyebut jumlah serangan siber tersebut setara dengan 0,001 persen dari total transaksi pembayaran digital selama 2026.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Menurut dia, angka yang relatif rendah tidak boleh membuat penyelenggara mengabaikan aspek keamanan. "Kita meyakini ini 'kerikil kecil' (serangan siber), tapi harus dijaga karena dia bisa memengaruhi trust. Itu hanya 0,001 persen dari total digital payment sepanjang 2026. Kecil, tapi memengaruhi," kata Filianingsih di Jakarta, Senin (16/11/2026).

img_title BRI Kartu Kredit Touch Tampil dengan Desain Baru, Tawarkan Cashback hingga Cicilan 0%

Ia menjelaskan, pengalaman bertransaksi yang aman menjadi faktor penting untuk membangun sekaligus mempertahankan kepercayaan pengguna, yang mana hal tersebut tidak terbentuk dalam waktu singkat, tetapi dapat menurun ketika konsumen mengalami masalah atau menjadi korban kejahatan.

Filianingsih merujuk studi terhadap 1.133 pelaku usaha kecil di Indonesia yang dipublikasikan dalam Journal of Financial Services Marketing. Penelitian tersebut menemukan persepsi risiko dapat mengurangi minat masyarakat menggunakan pembayaran digital karena menurunkan kepercayaan konsumen.

img_title Dolar AS Tembus Rp18.221, BI Ungkap Biang Kerok Rupiah Makin Tertekan

Temuan itu juga sejalan dengan penelitian di sejumlah negara berkembang yang menunjukkan penipuan dapat menghambat perkembangan layanan keuangan digital.

"Hal ini menegaskan sekali lagi bahwa pengalaman buruk dapat mengikis kepercayaan masyarakat terhadap transaksi digital. Karena itu, perluasan akses harus diiringi dengan perlindungan yang efektif agar inklusi digital tidak meningkatkan kerentanan konsumen," kata dia.

BI, lanjut Filianingsih, telah mewajibkan penyedia jasa pembayaran (PJP) menempatkan perlindungan konsumen sebagai bagian utama penyelenggaraan layanan, bukan sekadar pelengkap inovasi. "Kita yakini bahwa inovasi tanpa perlindungan akan rapuh, sementara perlindungan tanpa adaptasi akan tertinggal," ujar dia.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Prinsip perlindungan tersebut harus diterapkan melalui pengaturan, pengawasan, dan praktik penyelenggaraan sistem pembayaran. BI juga mengharapkan keterlibatan langsung penyedia jasa pembayaran dalam memperkuat upaya tersebut.

"Jadi bukan hanya otoritas, bukan hanya BI dan OJK yang akan menampung ini dalam ketentuan, kebijakan, dan pengawasan kami, tetapi kami juga mengharapkan partisipasi penyelenggara jasa pembayaran untuk bekerja sama," ujar dia.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut