OJK Bakal Gencarkan Penindakan Pasar Modal, Komite HSC Dibentuk
- [Istimewa]
Bali, VIVA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memastikan penindakan di sektor pasar modal akan terus diperkuat. Langkah ini menjadi bagian dari upaya pembenahan pasar modal Indonesia, termasuk meningkatkan transparansi dan memperkuat pengawasan terhadap kepemilikan saham.
Ketua Dewan Komisioner OJK, Frederica Widyasari Dewi, mengatakan penegakan hukum terhadap pelanggaran di pasar modal akan terus digencarkan. Hal tersebut disampaikan saat ditemui awak media dalam kegiatan media gathering OJK di Nusa Dua, Bali, Selasa, 17 November 2026.
Frederica menyebut, dalam beberapa hari terakhir telah ada sejumlah pihak yang ditahan terkait kasus lama di pasar modal. OJK akan melanjutkan upaya penindakan tersebut.
"Beberapa hari kemarin ada beberapa yang kemudian ditahan terkait kasus-kasus lama di pasar modal, tetapi itu akan terus kita galakkan. Artinya, terus nanti kita akan terus gencarkan untuk enforcement di pasar modal kita," ujarnya.
Menurut Frederica, perkembangan penindakan dalam beberapa hari ke depan diharapkan dapat menjawab berbagai perhatian investor terhadap reformasi pasar modal Indonesia.
OJK Bentuk Komite untuk Pengawasan HSC
Selain penegakan hukum, OJK juga memperkuat transparansi melalui pembenahan kebijakan High Shareholding Concentration (HSC). Kebijakan ini berkaitan dengan identifikasi saham yang memiliki konsentrasi kepemilikan tinggi.
Untuk mendukung penerapannya, telah dibentuk komite yang mendampingi tim OJK dan Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam menentukan saham yang masuk kategori HSC.
Frederica menjelaskan, komite tersebut diisi sejumlah pihak yang dinilai memiliki kapasitas dan integritas, mulai dari investor global, perwakilan asosiasi, hingga pelaku pasar yang telah lama berkecimpung di industri pasar modal.
"Jadi, dari situ didampingi dan isinya itu orang-orang yang kredibel, yang capable dan kredibel. Ada investor global seperti Chairman Taylor, ada perwakilan asosiasi-asosiasi, kemudian ada orang-orang yang sudah lama di market, yang integritasnya juga sudah teruji," kata dia.
OJK juga melakukan pembenahan terkait keterbukaan informasi kepemilikan saham. Salah satunya melalui penurunan ambang batas pengungkapan kepemilikan menjadi 1 persen, termasuk dengan memperhitungkan pihak afiliasi. Batas tersebut lebih rendah dibandingkan ketentuan 5 persen yang berlaku di sejumlah pasar lainnya.