Peta Dukungan DPR Bagi Agus Martowardojo Menjadi Gubernur BI

Pertama, kaitannya dengan kemampuan. Sebagai bankir, Agus memang mempunyai pengetahuan paripurna dalam persoalan praktek bisnis perbankan. Tetapi yang dibutuhkan di untuk memimpin BI adalah pengetahuan paripurna di bidang moneter. Meski ini bidang yang sama-sama berangkat dari disiplin keuangan, tapi kenyataannya butuh praktek konsentrasi yang berbeda."Latar belakang Pak Agus sebagai Menteri Keuangan memiliki dukungan dalam persoalan fiskal. Namun pengetahuan yang dibutuhkan untuk jadi Gubernur Bank Indonesia adalah moneter. Ini yang akan menjadi fokus di fit and proper test nanti, apakah pengetahuan moneter beliau dinilai memadai untuk mengawal Bank Indonesia ke depan," kata Romi.Kedua, problem Agus yang dicalonkan meski masih menjabat Menteri Keuangan. Stabilitas sektor keuangan dikhawatirkan akan guncang ketika presiden memunculkan figur baru untuk pucuk pimpinan BI (otoritas moneter) dan pucuk pimpinan Kementerian keuangan (otoritas fiskal)."Jika Pak Agus pindah ke BI kan berarti akan ada Menteri Keuangan yang baru. Nah, ini dikhawatirkan menimbulkan guncangan di sektor keuangan," kata Romi."Apalagi sektor keuangan itu adalah sektor yang paling reaktif terhadap kompetensi pemimpin otoritasnya. Artinya pasar tentu akan langsung bereaksi kalau kemudian presiden tidak menempatkan figur kompeten di dua pimpinan otoritas moneter maupun fiskal," Romi menambahkan.Ketiga, fraksi di parlemen pasti akan meminta penjelasan terkait status Agus dalam kasus Hambalang. "Yang bersangkutan (Agus) beberapa kali diperiksa terkait kasus Hambalang," kata Romi.Menurut Romi, sepanjang Agus bisa memberikan jawaban memuaskan, memadai dan secara profesional bisa dipertanggungjawabkan terkait tiga hal di atas, pasti DPR akan menyetujuinya menjadi Gubernur BI periode 2013-2018."Kalau tiga hal itu beres dan meyakinkan, rasanya memang tidak ada alasan untuk membiarkannya melenggang," ujar Romi. Namun kalau ternyata jawaban Agus tak meyakinkan, karena dua otoritas ini adalah otoritas yang harus steril dari kepentingan politik apapun, maka dia hanya berpeluang separuh untuk lolos. "Kalau demikian peluangnya masih fifty fifty," Romi menambahkan.Bank Indonesia memang lembaga keuangan independen. Oleh karena itu sebagai calon Gubernur BI, wajar saja jika DPR menuntut kejelasan kredibilitas Agus. DPR memang bisa saja tak meragukan lagi kompetensi, kredibilitas, dan kapasitas Agus untuk menjadi pemimpin bank sentral. Tapi kualitas kredibilitas kebijakan moneter yang diambil oleh bank sentral, ini bisa mempengaruhi stakeholders."Kalau kemudian gubernur bank sentral memiliki kredibilitas yang diragukan, seandainya terpilih, bagaimana kemudian stakeholders dapat mempercayai setiap pengambilan kebijakannya itu bebas dari conflict of interest," kata Arif Budimanta.Menurut Arif, Agus harus bisa meyakinkan anggota Dewan mengenai posisinya terhadap kasus Hambalang sekaligus komitmennya terhadap penuntasan kasus Century. Artinya, jika Agus bisa menunjukkan komitmennya, menyatakan tidak terkait konflik kepentingan pada kasus Hambalang dan mau membuka jalan untuk penyelesaian kasus Century, maka DPR bisa mendukung Agus menjadi Gubernur BI."Kita memang harus benar-benar yakin siapapun yang kita pilih ini benar-benar clear and clean serta punya komitmen yang tinggi," kata Arif.Namun, menurut Zul, tak perlu meragukan pilihan SBY terhadap Agus. Apalagi, Agus selama ini dikenalnya sebagai figur yang profesional, tak pernah mau ikut campur urusan politik. "Wajar kalau ada yg mempertanyakan komitmennya. tapi SBY pasti tak akan sembrono memilih dia. Pasti sudah mempertimbangkan semuanya," kata Zul.Terhadap soal ini, Fraksi Gerindra tampaknya tak melihatnya sebagai pilihan wajar dan tanpa sebab yang jelas. Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra, Ahmad Muzani, menyatakan Agus sudah pernah pernah ditolak oleh DPR untuk menjabat Gubernur BI saat uji kepatutan dan kelayakan tahun 2008.Lantas, Muzani mempertanyakan, kenapa Agus diajukan kembali oleh SBY? "Ada beberapa pertanyaan kritis yang menurut saya harus disikapi. Pemerintah harus menjelaskan kenapa Agus Marto? Ada harapan apa dengan Agus Marto?," kata Muzani kepada VIVAnews.