Teka-Teki Menteri Keuangan Baru Pengganti Agus Marto

VIVAnews - Komisi XI DPR-RI meloloskan calon tunggal Gubernur Bank Indonesia yang diajukan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yaitu Menteri Keuangan, Agus Martowardojo. Agus Marto akan menggantikan Darmin Nasution pada Mei mendatang karena habis masa jabatannya.

Dengan keputusan tersebut, secara otomatis posisi Menteri Keuangan pada Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) Jilid II mengalami pergantian. Siapa yang akan dipilih SBY untuk mengisi posisi bendaharawan negara tersebut yang hanya akan bertugas kurang lebih satu tahun ke depan?

Memang belum ada yang secara tegas membocorkan siapa yang akan mengantikan Agus Marto sebagai menteri keuangan, karena kewenangan itu hanya milik SBY sebagai pimpinan negara. Namun, di kalangan masyarakat, instansi pemerintahan bahkan di Istana muncul beberapa nama yang diduga menjadi pilihan SBY nantinya.

Mereka yaitu, Menteri Perdagangan Gita Wirjawan, Gubernur BI saat ini Darmin Nasution, Wakil Menteri Keuangan Mahendra Siregar, Kepala BKPM Chatib Basri, bahkan nama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Armida Alisjahbana pun ikut dibicarakan menjadi pengganti mantan direktur utama Bank Mandiri tersebut.

Ketika berbincang dengan VIVAnews, Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi, Firmanzah enggan mengomentari isu nama-nama penganti Menkeu yang beredar tersebut. Yang jelas, menurutnya, pilihan presiden nantinya adalah yang terbaik dan didasari segala pertimbangan yang matang, misalnya terkait dengan tugas dan fungsi kementerian keuangan dalam pemerintahan dan masa jabatan menkeu baru.

Ia pun tidak menampik pertanyaan bahwa kriteria utama penganti Agus Marto merupakan sosok yang memiliki jiwa kepemimpinan yang baik dan mampu berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga di pemerintahan. Pasalnya, masa bakti menkeu baru hanya kurang lebih satu tahun sebelum pergantian kabinet yang akan terjadi di tahun depan.

"Tentunya iya tapi Kemenkeu ini bendahara negara jadi arahan-arahan presiden dan program harus bisa berjalan dengan benar," ujarnya.

Siapa yang diajak diskusi oleh Presiden?

Sebagai bendahara negara posisi menteri keuangan merupakan posisi yang strategis di pemerintahan. Dalam menentukan siapa yang akan menjalankan amanat tersebut harus benar-benar dipastikan memiliki integritas, kapabilitas, rekam jejak yang baik dan profesionalisme yang tinggi. Meskipun memang hal tersebut merupakan hak prerogratif presiden untuk menentukan.

Sejauh ini menurut Firmanzah, presiden hanya menerima masukan dari Wakil Presiden Boediono dan Menteri koordinator Bidang Perekonomian, Hatta Rajasa dalam penentuannya. "Presiden menimbang menerima masukan dari Wapres dan Menko ekonomi, selain itu saya tidak tahu," tambahnya.

Terkait dengan rekam jejak pejabat negara, ada beberapa instansi pemerintahan yang fokus mengenai hal tersebut salah satunya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Namun, Sampai dengan saat ini Ketua BPK Hadi Purnomo ketika dikonfirmasi VIVAnews, mengaku belum dimintai pendapat instansinya terkait siapa yang akan menggantikan Agus Marto.

Padahal, area kerja BPK sangat berhubungan dengan kementerian keuangan, khususnya dalam mewujudkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) yang ditargetkan naik peringkat dari Wajar dengan Pengecualian (WDP) menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). "Tidak ada kewajiban. Kedua, BPK tidak diminta (tanggapan) jadi itu saja," singkatnya.

Ada masa transisi?

Setelah diloloskan dalam proses uji kelayakan calon Gubernur Bank Indonesia (BI) pada selasa 26 Maret lalu, pada pekan depan Agus akan melalui proses paripurna untuk mendapatkan persetujuan seluruh anggota DPR.

Setelah itu Agus Marto akan mendapatkan arahan dari Presiden SBY. SBY akan memutuskan langkah Agus Marto ke depan apakah akan melanjutkan kerjanya sementara sebagai menteri keuangan sampai masa jabatan Darmin Nasution Habis pada Mei mendatang, atau mengundurkan diri dan mempersiapkan diri untuk menduduki jabatan baru.

Jika presiden meminta Agus Marto mundur, maka ada kemungkinan posisi menkeu akan diisi sementara oleh Hatta Rajasa sebagai koordinator bidang ekonomi. Namun, jika presiden sudah menentukan penganti Agus Marto, struktur kabinet akan berjalan seperti biasa.

Menanggapi hal tersebut, Firmanzah menegaskan tidak akan ada kekosongan kabinet. Presiden pun, menurutnya, memiliki waktu yang cukup untuk mempertimbangkan siapa pengganti Agus Marto. 

"Pak darmin kan 22 Mei baru berakhir, pejabat negara akan efektif kerja setelah keluar SK dan dilantik, karena itu ditunggu saja keputusan presiden," ungkapnya.

Dukungan penuh Kemenkeu

Selama masa Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II, dengan pergeseran Agus Marto, Persiden sudah dua kali merombak pimpinan kementerian bendahara negara tersebut. Agus Marto telah membuktikan dirinya mampu menggantikan Sri Mulyani dalam mengelola keuangan negara yang lebih baik saat ini. Hal tersebut dibuktikan dengan konsistensinya menerapkan peraturan dan nilai-nilai yang ada di kementerian keuangan.

Bahkan Agus Marto sering kali bertentangan dengan kementerian lain dan DPR dalam guna memastikan pengelolaan keuangan berjalan dengan baik pada masa kepemimpinan Agus.

"Dalam menegakkan kebenaran itu dia sangat clear dan berani mengungkapkan visi misi dan perjuangannya itu jelas. Sangat berani dan dia konsisten," ujar Sekretaris Jenderal Kementerian keuangan, Kiagus Ahmad Badarudin kepada VIVAnews.

Pertanyaannya, apakah penggantinya mampu menjaga dan memastikan pengelolaan keuangan negara yang baik lalu menjaga kekuatan fiskal Indonesia yang kuat saat ini ditengah krisis ekonomi global?

Menanggapi hal tersebut, Kiagus menegaskan hal tersebut tidak menjadi masalah di kementeriannya. Kemenkeu telah memiliki sistem managerial yang kuat dalam menjalankan fungsinya sebagai bendahara negara. Namun, ia mengakui memang harus ada penyesuaian terkait dengan gaya kepemimpinan menkeu yang baru nanti.

"Ini kan ada sistem, bahwa kita akan kehilangan beliau tentu akan kehilangan karena setiap pemimpin kan punya style sendiri-sendiri," tambahnya.

Ia menyatakan jajaran kemenkeu memiliki tradisi khusus mengenai pergantian pemimpin ini. Jadi, ia memastikan pergantian kepemimpinan dijamin tidak akan menggangu kinerja kemenkeu kedepannya dalam menjalankan tugas dan fungsinya. (umi)

Pedas! Mandra Sindir Orang yang Berebut Warisan: Gak Bikin Kaya, Malah Bangkrut!

Pernyataan Bang Mandra ini menyoroti fenomena nyata di masyarakat Indonesia, di mana harta warisan sering menjadi sumber perselisihan dan masalah keuangan.

VIVA.co.id

1 November 2024