Legislator Demokrat Usul Bubarkan Bulog karena Raskin Buruk
Selasa, 26 Mei 2015 - 12:20 WIB
Sumber :
VIVA.co.id
- Anggota Komisi VIII DPR RI, Khatibul Umam Wiranu, mengeluhkan kualitas buruk beras untuk masyarakat miskin (raskin) yang distribusikan Badan Urusan Logistik (Bulog). Beras yang berkualitas rendah itu sudah merata tersebar di seluruhan wilayah Indonesia.
"Ini Bulog memang sudah tidak punya kemampuan menjadi buffer stock (penyangga pasokan) kebutuhan beras nasional. Ini di luar urusan beras plastik. Hampir semua raskin di semua kabupaten, entah 50 atau ada 70 persen, sudah tidak layak konsumsi. Itu harus diakui," katanya di kompleks Parlemen di Jakarta, Selasa, 26 Mei 2015.
Legislator Partai Demokrat itu menuding Bulog tidak bertanggung jawab dengan peredaran beras tidak layak konsumsi. Padahal lembaga itu bertanggung jawab atas stok dan kualitas beras yang dikonsumsi masyarakat.
“Saya sependapat dengan beberapa pengamat ekonomi: Bulog dibubarin saja. Gantinya bikin satu institusi yang memang Pemerintah punya otoritas. Ini katanya pemerintah tidak punya otoritas, karena Bulog bukan perum (perusahaan umum) lagi," katanya.
Ia menjelaskan bahwa pendapatnya mengenai pembubaran Bulog bukan dilandasi emosi atau reaksi sesaat semata. Menurutnya, usulan itu justru untuk meningkatkan kualitas pangan yang dikonsumsi masyarakat.
"Pembubaran bukan karena kami emosi, tapi supaya Pemerintah tidak menghindar dari tanggung jawab, tidak lepas tangan. Bulog, kan, sudah PT (perseroan terbatas), tanggung jawab Pemerintah di mana," katanya.
![presiden jokowi luncurkan operasi pasar beras]()
![img_title]()
"Ini Bulog memang sudah tidak punya kemampuan menjadi buffer stock (penyangga pasokan) kebutuhan beras nasional. Ini di luar urusan beras plastik. Hampir semua raskin di semua kabupaten, entah 50 atau ada 70 persen, sudah tidak layak konsumsi. Itu harus diakui," katanya di kompleks Parlemen di Jakarta, Selasa, 26 Mei 2015.
Legislator Partai Demokrat itu menuding Bulog tidak bertanggung jawab dengan peredaran beras tidak layak konsumsi. Padahal lembaga itu bertanggung jawab atas stok dan kualitas beras yang dikonsumsi masyarakat.
“Saya sependapat dengan beberapa pengamat ekonomi: Bulog dibubarin saja. Gantinya bikin satu institusi yang memang Pemerintah punya otoritas. Ini katanya pemerintah tidak punya otoritas, karena Bulog bukan perum (perusahaan umum) lagi," katanya.
Ia menjelaskan bahwa pendapatnya mengenai pembubaran Bulog bukan dilandasi emosi atau reaksi sesaat semata. Menurutnya, usulan itu justru untuk meningkatkan kualitas pangan yang dikonsumsi masyarakat.
"Pembubaran bukan karena kami emosi, tapi supaya Pemerintah tidak menghindar dari tanggung jawab, tidak lepas tangan. Bulog, kan, sudah PT (perseroan terbatas), tanggung jawab Pemerintah di mana," katanya.
DPR Desak Pemerintah Intervensi Harga Bahan Pokok
Ketua DPR juga ingin fungsi Bulog jadi lebih maksimal.
VIVA.co.id
3 Agustus 2016
