Legislator PKB Sebut Menteri Susi Bohong

VIVA.co.id - Anggota Komisi IV DPR RI, Daniel Johan, kesal dengan kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pujiastuti, yang justru banyak merugikan nelayan. Ia sempat bertaruh sejak awal tahun kebijakan, Susi tidak seperti apa yang disampaikan.

"Sejak bulan Januari lalu saya berani taruhan bahwa ekspor akan anjlok dan produksi anjlok. Itu kebohongan Menteri Susi," katanya di kompleks Parlemen di Jakarta, Jumat, 18 September 2015.

Daniel mengaku telah mengecek realisasi proram Menteri Susi. "Dari data BPS yang kita cek di Kemendag (Kementerian Perdagangan) dan KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan), volume ekspor ikan kita turun 14 persen," katanya.

Politikus PKB itu bahkan memeriksa hingga ke Thailand terkait klaim Menteri Susi mengenai kenaikan ekspor ikan Indonesia. "Dari data yang kita peroleh di sana turun 50 persen. Termasuk di Amerika dan Jepang yang turun sekitar 60 persen," ujarnya.

Selain itu, menurut Daniel, Menteri Susi sempat meminta agar keberhasilannya tak diukur dari sektor pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), melainkan upayanya dalam membebaskan bea masuk ke Amerika Serikat. Dari hasil pengecekan, ada 28 jenis produk perikanan yang dibebaskan biaya oleh Amerika Serikat bea masuknya.

"Dari 28 jenis itu yang saya cek, nilai ekspor kita hanya 54,7 juta dolar Amerika Serikat. Artinya, kita hanya hemat 2,3 juta dolar Amerika Serikat. Sementara, kemarin Menteri Susi koar-koar hemat 400 juta dolar Amerika Serikat," katanya.

Daniel menambahkan, paling gampang mengukur kinerja Menteri Susi dari target PNBP. Dengan mengacu pada APBN 2015, target PNBP Kementerian Kelautan sebesar Rp1,3 triliun. Namun hingga kini yang tercapai baru sekitar 2,3 persen. "Susi sebut alasan penurunan karena illegal fishing," katanya.

Selain itu, menurut Daniel, Menteri Susi beralasan pajak turun karena pembebasan pajak untuk kapal dengan kapasitas 10 gross ton ke bawah. "Ini bohong, karena kapal dengan ukuran itu pajaknya urusan pemerintah daerah. Kalau kebohongan itu untuk menghancurkan usaha perikanan nelayan, itu harus ditindak tegas," katanya.