Anindya: RI Ajukan Role Model Pembangunan di KTT ASEAN
- Istimewa
VIVA – Pemerintah Indonesia dalam Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN Summit ke-31 di Manila, Filipina kembali mengusung isu pentingnya role model pembangunan ekonomi untuk pengentasan kesenjangan, yang merupakan kelanjutan dari pembahasan forum APEC Business Advisory Council (ABAC) Dialog dengan dan APEC Leaders pada KTT APEC ke-25 di Da Nang, Vietnam pada 10-12 Novermber 2017.Â
Presiden Joko Widodo mengedepankan isu pemberdayaan ekonomi di setiap daerah sebagai salah satu upaya mengatasi kesenjangan tersebut. "Presiden Joko Widodo terus memperjuangkan isu kesenjangan dalam diplomasi internasional yang melibatkan 21 pimpinan negara APEC tersebut. Melihat bahwa kesenjangan ekonomi ini terjadi di mana-mana, bukan hanya pada negara berkembang, melainkan juga pada negara maju. Indonesia sangat baik dijadikan role model dari berbagai pencapaiannya terutama 3 tahun terakhir ini," ujar Ketua ABAC Indonesia, Anindya N. Bakrie melalui keterangan tertulis, Selasa, 14 November 2017.
Selama ini, menurut Anindya, baik negara-negara anggota ASEAN, maupun APEC mengalami pertumbuhan trade dan investment yang cukup pesat. Namun isu mengenai kesenjangan ekonomi masih terjadi di negara-negara tersebut. Sehingga Presiden menggarisbawahi bahwa apapun yang akan dilakukan haruslah menyoroti kesenjangan yang terjadi termasuk cara menanggulanginya.
Â
Dibutuhkan suatu ekuilibrium yang bisa menyelaraskan antara growth and equity, sehingga tercipta ekonomi berkeadilan; Pemerintah Indonesia telah merampungkan berbagai ‘inclusive growth’ programnya selama ini, yaitu antara lain:
1. Program dana desa dan penguatan kelembagaan dana desa. Pemerintah  bukan hanya mendistribusikan dana desa senilai Rp800 juta per-desa. Namun juga memperdayakan dana tersebut sebagai cash for work, oleh karena desa adalah entitas terkecil penggerak ekonomi bangsa. Pada tahun 2017 ini total dana desa mencapai Rp60 triliun.
2.Program UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah). Pemerintah memberikan Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada para pelaku UMKM untuk menurunkan angka kesenjangan ekonomi yang terjadi. Plafon KUR pada 2017 ini ditetapkan sebesar Rp106,2 triliun.
3.Program digital economy (ekonomi digital). Pemerintah Indonesia melihat bahwa digital ekonomi tidak hanya menciptakan innovative growth namun juga membawa dampak disruptif terhadap kondisi yang sudah mapan sebelumnya. Pemerintah harus mengambil posisi yang tepat dalam memfasilitasi transformasi yang tidak selalu mulus dengan tetap memprioritaskan pembangunan inklusif, berkelanjutan, dan penciptaan kesempatan kerja yang produktif.