Mengapa Izin Usaha Freeport Masih ‘Getol’ Diperpanjang

CEO Freeport McMoran Richard Adkerson (Kiri), Sri Mulyani (Tengah), dan Ignasius Jonan (Kanan).
Sumber :
  • REUTERS/Darren Whiteside

VIVA – Negosiasi antara pemerintah dengan PT Freeport Indonesia (PTFI) belum menemukan jalan terang. Meski begitu, kini tambang yang telah beroperasi setengah abad di Papua itu telah mendapat perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

img_title 196 Karyawan Freeport Tinggalkan Pekerjaan, Kini Digembleng 2 Bulan Jadi Komcad di Papua

Dengan itu, maka batas waktu IUPK Freeport yang sedianya habis pada 10 Januari 2018, akan bertambah hingga Juni 2018.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

"Ini adalah bagian dari proses kita untuk memfinalkan keempat komponen dari negosiasi," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani di Jakarta, Selasa, 2 Januari 2018.

img_title Hadiri Konser Musik Cara Anak Muda Ekspresikan Kritik Sosial

Sri tak menampik jika perpanjangan IUPK ini merupakan perpanjangan berikutnya dari pertengahan tahun 2017. Namun demikian, Sri berpendapat, memang ada sejumlah alasan pemerintah untuk memperpanjang kembali.

"Pertama, mengenai divestasinya, masih ada beberapa stages yang perlu kita settle pada awal tahun ini. Kemudian juga smelter, mengenai schedule-nya dari pembangunan smelter dan juga mengenai kepastian dari perpajakan dan investment yang kita juga perlu lock," ujarnya.

img_title Jaga Produksi Pupuk, Petrokimia Gresik Tambah Pasokan Bahan Baku dari Freeport Indonesia

Atas dasar itulah pemerintah dan Freeport sepakat untuk memperpanjang proses negosiasi dengan tetap mempertahankan status izin usaha Freeport di Indonesia yang saat ini masih 'setengah-setengah' antara IUPK dan Kontrak Karya.

"Jadi karena kita juga semuanya masih dalan proses, tapi relatively semuanya sudah hampir selesai, maka untuk  bisa menimbulkan kepastian, kita memberikan saja, extension dari IUPK nya sampai dengan Juni 2018," katanya.

"Kita berharap sebelum (negosiasi) ini selesai, Permanent IUPK-nya sudah mulai bisa di issue tapi bersama-sama dengan komponen yang lainnya. Yaitu smelter dan mengenai rezim investasi," tambahnya.

Penting diketahui, PT Freeport Indonesia saat ini masih memegang dua status dalam beroperasi di Indonesia, yaitu memegang IUPK tanpa menghilangkan ketentuan-ketentuan yang ada dalam Kontrak Karya (KK). Perpanjangan status IUPK sementara  ini akan memungkinkan Freeport mengajukan rekomendasi ekspor.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Padahal, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 01/2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba), per tanggal 12 Januari 2017, Kontrak Karya dilarang melakukan kegiatan ekspor mineral mentah.

Dengan perpanjangan IUPK sementara itu, Freeport juga akan kembali mengajukan rekomendasi ekspor yang baru. Di mana sebelumnya, Freeport mendapatkan kegiatan ekspor sebanyak 1,1 juta ton konsentrat tembaga.

Badak Jawa

Ramai Isu Taman Nasional Ujung Kulon Dijadikan Tambang Emas, Pemprov Banten: Tidak akan Ada!

Pemprov Banten bantah soal isu yang mencuat di media sosial terkait Taman Nasional Ujung Kunglon, Banten menjadi sebagai wilayah usah pertambangan emas. Bahkan

img_title
VIVA.co.id
17 November 2026
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut