Pro Kontra KLB Menggema di Arena Kongres PSSI

Kongres Tahunan PSSI 2019.
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Nyoman Budhiana/foc.

VIVA - Usai Edy Rahmayadi mengundurkan diri, muncul pro kontra penyelenggaraan Kongres Luar Biasa (KLB). Beberapa pemilik suara menyuarakan penyegeraan penyelenggaraan KLB dalam waktu dekat.

Pesan Edy Rahmayadi untuk Ketum PSSI Baru: Fokus, Jangan Kerjakan Tugas yang Lain

Salah satunya datang dari Ketua Asosiasi Provinsi PSSI DKI Jakarta, Uden Kusuma Wijaya. Uden menilai, PSSI harus segera menggelar KLB demi pembaruan di tubuh federasi tertinggi sepakbola Indonesia itu.

"Saya kira itu harus diajukan demi pembaruan PSSI. Tak ada jalan ke luar lain," ujar Uden di sela Kongres Tahunan PSSI di Hotel Sofitel Nusa Dua, Bali, Minggu 20 Januari 2019.

LIB: Liga 2 Kembali Bergulir 24 Februari 2023, Tapi...

Bukan tanpa alasan Uden menyatakan demikian. Saat ini, kata Uden, PSSI tengah dalam situasi darurat di mana para pentingginya di jajaran Komite Eksekutif terjerat kasus hukum pengaturan skor dan sudah dijadikan tersangka.

Ia berharap dengan disegerakannya penyelenggaraan KLB PSSI dapat menemukan sosok berkompeten untuk memimpin roda organisasi tersebut dalam mengambil kebijakan.

Iwan Budianto Minta Namanya Dihapus dari Calon Waketum PSSI

"Saya rasa pilihan paling rasional adalah mengganti anggota Komite Eksekutif PSSI. Jangan memercayakan organisasi pada orang-orang lama yang kita tahu terlibat dalam masalah hukum. Biarkan mereka menyelesaikan persoalannya, " tutur Uden.

Meski begitu, tak semua pemilik suara sependapat dengan Uden. Wakil Ketua Asprov PSSI Papua, Rocky Bebena lebih memilih memberikan keleluasaan waktu kepada jajaran pengurus PSSI saat ini untuk menyelesaikan tugasnya hingga batas yang ditentukan.

Mantan redaktur olahraga pada salah satu harian terkemuka di Bumi Cenderawasih ini menilai, apa yang terjadi pasca-pengunduran diri Edy Rahmayadi sudah sesuai dengan statuta PSSI.

"Kita hanya merujuk pada statuta. Jika ketua mengundurkan diri, maka yang melanjutkan tongkat kepemimpinan itu adalah anggota Exco, dalam hal ini wakil ketua umum," ucap Rocky.

Apalagi, saat ini situasi dianggap tak memungkinkan untuk menggelar KLB lantaran Indonesia memiliki hajatan besar yakni Pemilu 2019 pada April mendatang.

"Harus juga diingat, jika ingin menggelar KLB, waktu dan situasinya tidak tepat, karena bersamaan dengan musim politik. Agenda negara itu jauh lebih penting dibanding KLB. Lagi pula akan menguras tenaga, menguras pikiran dan lain-lain, selain masyarakat sedang menyiapkan diri menghadapi pilpres," katanya. (mus)

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya