Sumber :
- ANTARA/Prasetyo Utomo
VIVAbola -
Pengelolaan tim nasional Indonesia semakin tidak jelas. Badan Tim Nasional (BTN) bentukan Ketua Umum Persatuan Sepakbola Seluruh
Indonesia (PSSI), Djohar Arifin Husin, tidak diakui oleh Komite Eksekutif PSSI sendiri.
Sebelumnya, Djohar secara tiba-tiba membentuk BTN baru dengan Isran Noor sebagai ketua. Habil Marati yang ditunjuk sebagai wakil ketua BTN, menyatakan keberadaan mereka dalam struktur organisasi PSSI sah.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
Arema Rela 'Peras Otak' Demi Timnas Indonesia
Sebelumnya, Djohar secara tiba-tiba membentuk BTN baru dengan Isran Noor sebagai ketua. Habil Marati yang ditunjuk sebagai wakil ketua BTN, menyatakan keberadaan mereka dalam struktur organisasi PSSI sah.
"Itu adalah hak preogratif seorang ketua umum. Itu juga didasarkan pada Peraturan Organisasi Nomor 7 Tahun 2010 tentang BTN. Kami berpegangan pada itu," ujar Habil Marati, Kamis 14 Februari 2013.
"Surat sudah ada dan resmi karena ditandatangani Pak Ketua Umum. Surat ini sudah keluar 2 minggu lalu," tambah mantan manajer Timnas di Piala
AFF 2012 itu.
Pembentukan BTN ini memang sarat kontroversi karena diwarnai penunjukan Luis Manuel Blanco sebagai pelatih timnas yang baru. Dan itu dilakukan tanpa melalui rapat Komite Eksekutif (Exco) PSSI.
Namun, BTN tetap jalan terus dan bahkan sudah mengeluarkan surat pemanggilan terhadap sejumlah pemain jelang lanjutan Kualifikasi Piala Asia 2015 melawan Arab Saudi, 22 Maret mendatang. Mereka juga menjadwalkan pemusatan latihan selama tiga hari, 17-19 Februari, untuk pemeriksaan dan seleksi umum Jakarta.
Ditanya menyangkut hal tersebut, Koordinator Timnas yang juga salah satu Exco PSSI, Bob Hippy, menegaskan bahwa hal tersebut tidak benar.
"Kami tegaskan, BTN itu tidak ada dan kami tak mengenal apa itu BTN. Soalnya, pembentukan BTN tidak disepakati oleh Komite Eksekutif PSSI. Kami menghimbau pemain untuk tidak menghiraukan panggilan BTN," kata Bob tak lama berselang. (eh)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
"Itu adalah hak preogratif seorang ketua umum. Itu juga didasarkan pada Peraturan Organisasi Nomor 7 Tahun 2010 tentang BTN. Kami berpegangan pada itu," ujar Habil Marati, Kamis 14 Februari 2013.
